Berita Terbaru Dpr Hari Ini

DPR Siap Dimintai Keterangan Atas Gugatan Redenominasi Rupiah ke MK

Gugatan yang dalam petitumnya itu meminta pengurangan jumlah nol dalam mata uang rupiah.

Dasco Bantah Rapat Revisi UU TNI di Hotel Fairmont Dilakukan Diam-diam

Dasco menyampaikan bahwa revisi UU TNI sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan telah dibahas secara mendalam oleh Komisi I DPR.

Sahroni Desak Polri Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mendorong petugas melakukan sweeping langsung ke lapangan, karena keberadaan preman sangat meresahkan masyarakat.

Amelia Soroti Ketimpangan antara Media Konvensional dan Digital

Lembaga penyiaran konvensional terikat oleh regulasi yang ketat, mulai dari aspek perizinan, standar isi siaran (SIS), hingga tanggung jawab hukum.

213 Instansi Minta Pelantikan CASN 2024 Diundur

213 instansi ini mengusulkan penundaan adalah penyesuaian data CASN seperti masalah ijazah, nama dan kompetensi individu.

Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, DPR: Memang dari Awal tidak Setuju

KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi  UU TNI. 

Koalisi Masyarakat Datangi Hotel Fairmont, Minta Pembahasan Dihentikan

Masyarakat yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan melakukan penolakan pembahasan revisi undang-undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta.

DPR Persoalkan Telkom Dapat Rp15 per Liter BBM dari Digitalisasi SPBU

Politikus PDIP itu melanjutkan bahwa proyek ini harus mendapat atensi dari aparat penegak hukum karena terdapat indikasi dugaan korupsi.

Pastikan Penegakan Hukum, Revisi KUHAP Mesti Perkuat Pengawasan

Hal tersebut diungkap dalam diskusi publik bertajuk Dominus Litis RUU KUHAP. Menurut Arief, revisi beleid itu mesti dipantau seluruh pihak.

Pengangkatan CASN-PPPK akan Diumumkan Pekan Depan

Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengundur atau menyesuaikan pengangkatan CASN hasil seleksi 2024. Rencananya mereka akan diangkat pada akhir 2025.

Komisi III DPR RI: Pengawasan Lapas Harus Diperbaiki Cegah Napi Kabur dan Terlibat Narkotika

Nasir tak menafikan bahwa selama ini kerap terjadi praktik kongkalikong antara petugas dan narapidana dalam melonggarkan berbagai aturan di dalam lapas.

Pimpinan DPR Yakin Revisi UU TNI Tak Dikebut Sebelum Lebaran

Adies mengatakan pembahasan perubahan beleid itu butuh waktu. Bahkan, hingga dua masa sidang.

Inilah Pasal yang Jadi Perhatian dalam DIM RUU TNI

Ada beberapa pasal yang menarik dalam DIM RUU TNI yang diterima oleh DPR dari pemerintah.

DPR Belajar dari Inggris Soal Cara Kurangi Kapasitas Lapas

Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan sesi diskusi pertama dengan Inggris terkait penyusunan KUHP. 

Dibayar Puluhan Juta, Kader PSI Masuk Tim FOLU Net Sink 2030, DPR: Seharusnya Diisi ASN

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritik keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menempatkan politisi atau kader PSI di organisasi FOLU Net Sink

Komisi I DPR Serap Aspirasi Publik Terkait Revisi UU TNI

revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait aturan mengenai jabatan sipil bagi anggota TNI aktif, belum final dan masih dalam tahap diskusi.

Legislator Sebut Regulasi Perkoperasian Perlu Kearifan

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarif Muhammad, memberikan tanggapan atas adanya pasal-pasal pidana dalam RUU Perkoperasian.

DPR Minta Panitia Ad Hoc Bermasalah pada Pilkada 2024 Jangan Dilibatkan pada PSU

Heri memberikan contoh pada kasus seperti Parigi Moutong, sebagai calon bupati dengan status mantan narapidana.

Fokus Restrukturisasi dan Inovasi Digital Siapkani Masa Depan Berkelanjutan

Waskita membentuk Komite Manajemen Risiko, untuk menilai risiko dan kelayakan proyek, sebelum memutuskan untuk mengambil suatu proyek dan melakukan tender.

 DPR Minta BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Pencairan Dana PHK Sritex

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan pencairan dana bagi ribuan karyawan PT Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia