Berita Terbaru DPR Hari Ini

DPR Usul LMK dan LMKN Dibubarkan, Royalti Musik Dikelola Langsung oleh Negara

“Kita bentuk caranya, misalnya dalam bentuk PNBP di bawah ekonomi kreatif. Setiap pencipta boleh mendaftarkan karyanya dan diverifikasi oleh ekonomi kreatif sehingga lebih clear,"

DPR Minta Pemerintah Belajar dari Tiongkok soal Influencer Wajib Punya Sertifikat

 Tiongkok yang mewajibkan influencer memiliki sertifikat profesional sebelum membuat konten di media sosial bisa menjadi pelajaran baik bagi pemerintah Indonesia

Perludem Soroti Dua Isu RUU Parpol yang Harus Sejalan dengan Revisi UU Pemilu

Pemerintah dan DPR seharusnya lebih memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu karena menyangkut langsung dengan tahapan serta kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

DPR Harap Komisi Percepatan Reformasi Bentuk Polri Lebih Profesional dan Humanis

Komite beranggotakan 10 tokoh dari beragam latar belakang itu diyakini mampu memberikan analisis serta rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja Polri.

DPR Soroti Minimnya Unsur Sipil di Komisi Reformasi Polri

Komisi tersebut bersifat adhoc, bukan lembaga permanen. Karena itu, Presiden disarankan membatasi masa kerja komite agar hasilnya fokus dan terukur.

Diperlukan Reformasi Menyeluruh untuk Cegah Korupsi Kepala Daerah

Mardani juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi menyeluruh, mulai dari sistem pemilihan kepala daerah hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan.

DPR Dukung Presiden untuk Batasi Gim Daring Buntut Ledakan SMAN 72 Jakarta

Dia menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI menyatakan prihatin atas ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta hingga menimbulkan puluhan korban.

Pakar: Aturan 30% Perempuan di AKD, DPR Diuji Kepatuhan pada Konstitusi

Selain itu, Titi mencontohkan, anomali justru terjadi di Komisi VIII DPR yang memiliki banyak anggota perempuan, namun seluruh lima pimpinannya adalah laki-laki. 

Adies Kadir Bakal Kembali Jabat Wakil Ketua DPR

Sarmuji mengungkapkan pihaknya menghormati keputusan MKD . Ia menilai putusan itu akan turut disambut baik oleh masyarakat di daerah pemilihan Adies Kadir. 

Pakar Hukum Sebut Putusan MKD Sudah Tepat dan Adil

Fickar juga berharap, pascaputusan tersebut para teradu diharapkan bisa melakukan introspeksi ke depannya. Jangan sampai para teradu, kata dia, mengulangi kesalahan kembali.

Sistem Patriarki jadi Penyebab Perempuan Sulit Dapat Kedudukan Setara

Mekanisme penentuan siapa yang duduk di AKD baik di komisi maupun badan-badan DPR sangat bergantung pada keputusan fraksi dan elite partai.

Tidak Terbukti Langgar Etik, Adies Kadir Diaktifkan sebagai Anggota DPR

MKD mengingatkan Adies untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media.

MKD Aktifkan Kembali Uya Kuya sebagai Anggota DPR

MKD menilai Uya Kuya tidak memiliki niat untuk menghina atau melecehkan siapapun.

Langgar Etik, MKD Putuskan Nafa Urbach Dinonaktifkan Tiga Bulan

MKD menilai Nafa Urbach tetap memiliki tanggung jawab untuk memahami sensitivitas publik sebelum menyampaikan pernyataan di ruang terbuka

Puan Sebut Wacana Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Harus Dicermati Rekam Jejaknya

Puan mengungkapkan perlu dikaji lebih mendalam apakah pemberian gelar pahlawan sudah tepat sehingga tidak menimbulkan polemik di ruang publik.

Ketua Banggar DPR Bela Pemda Soal Anggaran 'Nongkrong' di Bank

Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.

NasDem Apresiasi Putusan MK Soal 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Pimpinan AKD DPR

Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai putusan MK tersebut sebagai langkah progresif. 

Pimpinan dan Anggota DPR Datangi Pabrik Michelin Indonesia terkait Isu PHK

Perusahaan diminta menghentikan terlebih dahulu segala proses yang berkaitan dengan PHK karena menduga ada pelanggaran dalam isu PHK tersebut.

KPPPA Sambut Putusan MK tentang Keterwakilan Perempuan 30% di Pimpinan AKD DPR

Isu minimnya keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD sebelumnya telah disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil, di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Perludem.

Mahkamah Kehormatan DPR Proses Etik Uya Kuya Cs, Pengamat: Harus Jadi Hakim Netral

Proses etik kelima anggota ini harus jadi momentum untuk memulai reformasi parlemen agar semakin representatif.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia