Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, mendukung hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra yang mengkritik sikap Kepala BNPB Letjen Suharyanto terkait penanganan bencana banjir di Aceh dan Sumatra.
Sebelumnya, saat sidang uji materi UU TNI di MK, Rabu (3/12), Saldi Isra mengkritik keras pernyataan Suharyanto yang menyebut bahwa kondisi bencana 'hanya mencekam di media sosial', serta mempertanyakan proses seleksi perwira TNI sebelum ditempatkan di kementerian/lembaga.
Indrajaya menyatakan bahwa kritik Saldi Isra sepenuhnya tepat dan perlu menjadi alarm bagi pemerintah. Ia menilai ucapan Suharyanto sebagai bentuk kegagalan memahami esensi kemanusiaan dalam situasi darurat.
“Pernyataan Kepala BNPB bahwa bencana di Aceh dan Sumatera hanya mencekam di media sosial adalah kegagalan empati yang tak bisa dibenarkan. Ini bukan hanya salah ucap, tapi kegagalan memahami esensi kemanusiaan,” kata Indrajaya, melalui keterangannya, Jumat (5/12).
Indrajaya menambahkan bahwa apa yang disampaikan Suharyanto justru membuka kelemahan struktural lembaga tersebut. Ia meminta BNPB untuk diaudit demi meningkatkan kinerja saat penanganan bencana.
“Pernyataan itu membuka aib bahwa sistem BNPB masih reaktif, bukan proaktif. Evaluasi menyeluruh bukan opsi, tapi keharusan. Lakukan audit transparan, perbaiki koordinasi, dan tingkatkan kapasitas relawan,” lanjutnya.
Indrajaya menekankan bahwa kerusakan kepercayaan publik tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf semata. Ia meminta BNPB menunjukkan komitmen nyata.
Ia mengusulkan sejumlah langkah yang bisa segera dilakukan pemerintah dan BNPB, yaitu mendukung wacana penetapan Bencana Nasional untuk banjir Aceh dan Sumatera.
Kemudian mengalokasikan dana darurat yang cepat, akuntabel, dan transparan. Selanjutnya, mempercepat rehabilitasi infrastruktur vital serta layanan psikososial bagi korban.
“Penanganan bencana Aceh-Sumatera ini menjadi pertaruhan bagi kepala BNPB. Bencana ini menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem nasional penanggulangan bencana,” ujar Indrajaya. (Faj/P-2)
Penyediaan fasilitas MCK menjadi langkah inisiatif yang selaras dengan kebutuhan dalam membantu menjaga kesehatan masyarakat, memulihkan martabat.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari empat jam untuk memadamkan api.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
KOMISI VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanggulangan bencana
Ia menegaskan kondisi tersebut menuntut penguatan kesiapsiagaan dari berbagai sektor, terutama dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.
Gerakan ini merupakan sinergi lintas sektor yang melibatkan musisi lintas generasi, komunitas, serta dukungan penuh dari pemerintah dan sektor swasta.
Human Initiative memaparkan arah dan rencana pemulihan Sumatra. Pihaknya menyusun rencana itu berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pendekatan kawasan.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menggugat enam perusahaan besar atas dugaan keterlibatan bencana banjir Sumatra
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan mengatakan, dari total 18 unit huntara, tiga unit telah dihuni warga Desa Gedumbak
Donasi ini merupakan hasil penggalangan dana sukarela dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMD, serta masyarakat Kabupaten Sumedang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved