Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, memberikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) atas keberhasilan penangkapan gembong narkotika lintas negara, Dewi Astutik, di Sihanoukville, Kamboja.
Namun, ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak lengah dan meminta BNN serta Polri untuk bertindak lebih serius dalam memberantas jaringan serta oknum yang terlibat.
Abdullah menilai keberhasilan penangkapan yang dilakukan melalui kerja sama internasional ini menunjukkan kemampuan aparat Indonesia dalam memburu pelaku kejahatan narkotika meskipun berada di luar negeri.
“Ini prestasi yang patut diapresiasi. BNN telah menunjukkan komitmen kuat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba,” ujar Abdullah di Jakarta, Rabu (3/12).
Meskipun memuji capaian tersebut, Abdullah menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah. Ia meminta BNN dan Polri untuk lebih serius, masif, dan konsisten dalam memerangi peredaran gelap narkoba yang terus berkembang dan mengancam generasi muda.
“Pemberantasan narkoba tidak bisa setengah-setengah. Harus lebih agresif, terstruktur, dan melibatkan sinergi semua lembaga penegak hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdullah mengingatkan bahwa perang terhadap narkoba tidak akan efektif jika masih ada oknum aparat yang justru menjadi pelindung jaringan tersebut.
“Jika ada aparat yang terlibat, tidak ada kompromi. Harus ditindak tegas, diproses hukum, dan diberi sanksi maksimal. Negara tidak boleh kalah oleh pengkhianatan oknum-oknum seperti itu,” tegas legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu.
Abdullah berharap penangkapan Dewi Astutik menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kualitas intelijen, pengawasan, serta penindakan narkotika di dalam negeri. Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh akar permasalahan.
“Kita harus terus memperkuat kapasitas aparat, memperluas jaringan kerja sama global, dan memastikan tidak ada ruang bagi sindikat narkoba untuk beroperasi,” pungkasnya. (Faj/P-2)
Proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.
Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Hingga saat ini pembahasan resmi RUU Pemilu belum terlihat jelas di tingkat parlemen.
Sejak akhir tahun lalu masyarakat sipil telah menyusun naskah usulan kodifikasi UU Pemilu sebagai referensi bagi DPR dan pemerintah.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Simak sejarah dan kronologi penangkapan Kapal Sea Dragon Tarawa yang membawa 2 ton sabu, rekor terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.
"Vape adalah produk legal yang telah diatur dalam berbagai kebijakan. Yang harus diberantas adalah penyalahgunaannya, bukan serta-merta produknya."
BNN RI mewaspadai dampak konflik kartel narkoba di Meksiko yang mulai memengaruhi peta rantai pasok narkotika ke Indonesia.
Fokus BNN seharusnya diarahkan pada pelaku ilegal, bukan justru menuding semua pelaku industri legal yang sudah patuh pada aturan.
BNN memusnahkan barang bukti dari hasil pengungkapan lima kasus tindak pidana narkotika serta mengamankan 10 orang tersangkaPemusnahan barang bukti narkotika
BNN menegaskan komitmen memerangi narkotika secara komprehensif, baik melalui tindakan tegas maupun pencegahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved