Berita Terbaru DPR Hari Ini

Poin-Poin Krusial KUHAP yang Baru Disahkan: Dari Penahanan hingga Penyadapan

KUHAP baru resmi disahkan. Di tengah protes, ini daftar perubahan penting mulai dari keadilan restoratif hingga penguatan hak korban

KUHAP Baru Berpotensi Timbulkan Kekacauan

Substansi KUHAP baru sarat dengan pasal-pasal bermasalah yang memperlebar ruang penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.

Revisi KUHAP Langkah Mundur Perlindungan HAM

Amnesty International Indonesia menilai revisi KUHAP sebagai langkah mundur yang mempersempit perlindungan HAMm

Formappi Soroti DPR Tetap Sahkan KUHAP di Tengah Penolakan Masyarakat 

Formappi menyoroti keputusan DPR RI yang mengesakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi undang-undang di tengah penolakan masyarakat.

Ketua Komisi III DPR Sebut 99,9% RUU KUHAP Masukan dari Masyarakat Sipil

Kemudian soal perluasan objek praperadilan yang diusulkan oleh Maidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Polemik Penempatan Eks-Polri, ISESS Sebut Ini Tamparan untuk DPR yang Gagal Mengawasi

Banyak lembaga yang tidak memiliki penyidik sendiri, sehingga menjadikan Polri sebagai tumpuan permanen.

DPR Minta Pemerintah Buat Regulasi Khusus Soal Thrifting untuk Lindungi UMKM

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak pemerintah segera membuat regulasi yang komprehensif mengenai aktivitas thrifting atau penjualan barang bekas impor.

Pekerjaan Rumah Tujuh Calon Anggota Komisi Yudisial Terpilih

KY sempat mengalami penguatan anggaran dan dukungan politik yang lebih stabil.

Pengesahan RKUHAP Bisa Hindari Kegaduhan Penegakan Hukum

Lambatnya pengesahan RKUHAP disebabkan masih terdapatnya pro dan kontra atas sejumlah pasal di dalamnya.

Reformasi Pangan Pemerintah Dinilai Mendorong Kesejahteraan Petani

Sebuah capaian bersejarah mengingat pada 2023–2024 impor beras mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

MK Larang Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, Benny Kabur Harman Sebut RI Bukan Negara Polisi

Benny menegaskan polisi bukan pemegang kekuasaan di negara ini, melainkan abdi masyarakat.

Gus Falah Nilai Keputusan Presiden Berikan Keadilan Pada Dua Guru

Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menyatakan, keputusan Presiden Prabowo itu menunjukkan empati dan keberpihakan terhadap korban ketidakadilan hukum.

PERADI SAI Nilai RUU KUHAP Langkah Maju, Tekankan Pengawasan Ketat dan Implementasi yang Berintegritas

RUU KUHAP juga mempertegas perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas profesional dengan itikad baik, serta menempatkan advokat sebagai bagian dari penegak hukum.

Inilah 14 Subtansi RUU KUHAP yang Bakal Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk membawa hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke rapat paripurna. 

DPR Usul LMK dan LMKN Dibubarkan, Royalti Musik Dikelola Langsung oleh Negara

“Kita bentuk caranya, misalnya dalam bentuk PNBP di bawah ekonomi kreatif. Setiap pencipta boleh mendaftarkan karyanya dan diverifikasi oleh ekonomi kreatif sehingga lebih clear,"

DPR Minta Pemerintah Belajar dari Tiongkok soal Influencer Wajib Punya Sertifikat

 Tiongkok yang mewajibkan influencer memiliki sertifikat profesional sebelum membuat konten di media sosial bisa menjadi pelajaran baik bagi pemerintah Indonesia

Perludem Soroti Dua Isu RUU Parpol yang Harus Sejalan dengan Revisi UU Pemilu

Pemerintah dan DPR seharusnya lebih memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu karena menyangkut langsung dengan tahapan serta kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

DPR Harap Komisi Percepatan Reformasi Bentuk Polri Lebih Profesional dan Humanis

Komite beranggotakan 10 tokoh dari beragam latar belakang itu diyakini mampu memberikan analisis serta rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja Polri.

DPR Soroti Minimnya Unsur Sipil di Komisi Reformasi Polri

Komisi tersebut bersifat adhoc, bukan lembaga permanen. Karena itu, Presiden disarankan membatasi masa kerja komite agar hasilnya fokus dan terukur.

Diperlukan Reformasi Menyeluruh untuk Cegah Korupsi Kepala Daerah

Mardani juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi menyeluruh, mulai dari sistem pemilihan kepala daerah hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia