Berita Terbaru DPR Hari Ini

Legislator NasDem Minta Gudang Amunisi TNI Direlokasi

Itu merupakan peringatan serius bahwa pengelolaan amunisi, terutama yang sudah kedaluwarsa memerlukan standar keselamatan dan disiplin operasi yang maksimal.

Contoh Negara Maju, Bubarkan Ormas yang Lakukan Premanisme

Ali menerangkan, jerat hukum di Tanah Air terhadap aksi premanisme, khususnya terkait penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Tanpa Revisi UU Penyiaran, Media Nasional Bakal Makin Banyak Bertumbangan 

Kalau UU Penyiaran tidak segera beradaptasi, lanjut Amelia, Indonesia akan menyaksikan pelan-pelan matinya media penyiaran nasional, yang membuat matinya salah satu penyangga demokrasi.

DPR: Negara jangan Kalah dengan Premanisme

Ketika ada oknum anggota ormas yang melakukan tindak pidana premanisme, kepolisian tak boleh takut bertindak dan memberantasnya. 

DPR Perlu Undang Purnawirawan TNI AD Sampaikan Aspirasi Tuntutan Memakzulkan Gibran

Adapun salah salah satu tuntutannya adalah desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Usai Diresmikan Prabowo, Terminal Haji dan Umrah Harus Terus Dirawat dan Dimanfaatkan Sebaik-baiknya

Baginya, proses 2 jam keberangkatan mulai dari asrama haji hingga loket imigrasi dirasa cukup. Ia berharap embarkasi di seluruh Indonesia dapat diterapkan seperti di terminal 2F.

Pigai Berjanji akan Mendorong DPR untuk Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat di Tahun Ini

Abdon Nababan mengungkapkan berdasarkan UUD masyarakat adat merupakan bagian dari HAM, atas dasar itu Kementerian HAM merupakan rumah bagi masyarakat adat. 

Kepala BGN Minta Tambahan Rp50 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Hingga Desember

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana itu untuk pelaksanaan MBG hingga Desember 2025.

24.036 Orang di-PHK per April 2025, Menaker Ungkap Penyebabnya

Jumlah tersebut turun pada 2021 dan 2022. Kemudian, pada 2023 kembali naik dan pada 2024 tercatat ada 77.965 orang yang terkena PHK.  

Pemerintah Siap Bahas RUU Perampasan Aset, Yusril Tegaskan Bola Berada di DPR

Yusril menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

KPU dan DPR Satu Pandangan Soal Desain Waktu Pemilu dan Pilkada

Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak menjadi momen pemilihan umum paling rumit dalam sejarah Indonesia, bahkan pada tingkat global.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Keserentakan Pemilu dan Pilkada

Perludem memberikan ide agar dibuat dua klasifikasi Pemilu yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Catat, DPR Janji RUU PPRT Dibahas Usai Hari Buruh

Sejak 2004 atau 21 tahun lalu, RUU PPRT sudah sering masuk Prolegnas. Namun, pembahasannya masih terkesan sangat lambat.

Di Komisi 2 DPR RI, Pramono Trgaetkan 2 BUMD Bisa IPO

Salah satu BUMD yang diproyeksikan Pramono untuk menjual sahamnya ke publik adalah PT Bank DKI. Pramono menargetkan Bank DKI mulai IPO dalam satu tahun ke depan. 

TNI AL Hutang BBM ke Pertamina, DPR Pertanyakan Efisiensi ke Menhan

TNI AL memiliki utang atau menunggak pembayaran BBM pada PT. Pertamina sebesar Rp3,2 triliun. Anggota Komisi I bertanya pada Menhan soal efisiensi penggunaan BBM.

DPR: PP Pengawasan Ormas Lebih Mendesak dibandingkan Revisi UU

Dia menilai bahwa aktivitas yang meresahkan kerap datang dari orang-orang yang mengatasnamakan ormas.

Penegakan Hukum di Laut Lemah, Komisi I DPR Minta Pemerintah Bentuk Coast Guard

Elita mengatakan selain lemahnya penegakan hukum, miskoordinasi juga terjadi dalam penanganan pelanggaran di laut.

KSAL Dukung Pembentukan Coast Guard di Indonesia

Ali mengatakan bentuk Coast Guard di berbagai negara beragam. Dia mencontohkan Australia terdapat sistem maritime border coast protection yang melibatkan unsur angkatan laut.  

Revisi UU Ormas Bisa jadi Pintu Masuk Tindak yang Meresahkan

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan  siap membahas revisi Undang-Undang No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) jika diusulkan oleh pemerintah.

DPR: Tidak Pernah Ada Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten/Kota

Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons Kota Surakarta atau Solo yang diusulkan menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

IGK Manila Berpolitik dengan Gagasan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia