Berita Terbaru DPR Hari Ini

Soal Keterwakilan Perempuan, Puan: Segera Dibahas Bersama Perwakilan Fraksi DPR

Penerapan kebijakan afirmatif harus diikuti dengan perubahan budaya politik yang lebih inklusif dan berperspektif kesetaraan.

Demokrat Patuhi Putusan MK Terkait Keterwakilan Perempuan

Putusan MK soal 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan dan pimpinan AKD DPR itu semakin memperbesar kesempatan untuk perempuan di dunia politik.

Respons Putusan MK, NasDem: Perempuan bukan Pelengkap Demokrasi

Putusan MK ini bukan sekadar kemenangan bagi kaum perempuan, tetapi sebuah langkah konstitusional menuju demokrasi yang lebih setara dan berkeadilan.

Pesawat Haji Dapat Bawa Turis dari Arab, Komisi VIII DPR : Tergantung Maskapainya

Pesawat haji dapat digunakan untuk mengangkut turis Arab Saudi atau kargo ketika kembali ke Indonesia. Wakil Ketua Komisi VII DPR Singgih Januratmoko menuturkan itu tergantung maskapainya.

ICW Desak Parlemen Buka Informasi Dana Reses dan Tunjangan Dewan

Surat keberatan tersebut dikirim pada 28 Oktober 2025 setelah DPR dan DPD tidak memberikan informasi yang diminta secara lengkap.

Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat, DPR : Bongkar Korupsi Wajib Hukumnya

ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra meminta profesional menyelidiki dugaan korupsi dan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau woosh

Ini Sikap Tegas Partai NasDem Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Viktor menyebut pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mampu mencapai sejumlah kemajuan signifikan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan.

DPR Tidak Serius Berhentikan Anggota yang Dinonaktifkan

Menurutnya, langkah cepat dan tegas MKD menjadi krusial guna menjaga integritas parlemen serta kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Pemilu Akan Selesaikan Tumpang Tindih Aturan dan Norma Multitafsir

Menurut Rifqi, persoalan pertama adalah adanya tumpang tindih norma dan ketentuan yang mengatur hal serupa dalam undang-undang berbeda.

Polri Disebut Selamatkan Bangsa dengan Bongkar 38 Ribu Kasus Narkoba

Polri menyita 197,71 ton narkoba berbagai jenis. Menurutnya, itu angka yang besar hampir 200 ton dan bukti bahwa sindikat peredaran gelap narkoba masih eksis di Tanah Air.

DPR Tegaskan Pemilihan Bakal Calon Dekan Universitas Indonesia Harus Bebas Intervensi

Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pemilihan dekan seluruh fakultas Universitas Indonesia harus terbebas dari praktik politik aliran maupun intervensi kekuasaan tanpa terkecuali.

DPR Lemah, Pemerintah Dinilai Melaju tanpa Kontrol

SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR

DPR : MBG Program Ambisius tapi Pelaksanaannya belum Aman

Anggota DPR Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikawal lebih ketat, program ambisius ini baik tetapi pelaksanaannya belum aman.

Prabowo Ingin MBG Zero Error, DPR Minta Evaluasi 

perlu evaluasi menyeluruh dan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila Presiden Prabowo Subianto ingin zero error sukses

Komisi II DPR Dukung Pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Papua

Komite diharapkan dapat mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita kontekstual Papua 

Saksi Kasus Hasbi Hasan Ancam Lapor ke DPR Jika KPK tak Kembalikan Aset Rp 600 M

Deolipa menegaskan, seluruh aset tersebut merupakan warisan sah dari orang tua Linda Susanti, bukan hasil tindak pidana korupsi.

Tolak Visa Atlet Israel, NasDem: Langkah Tegas dan Terukur

Menurut Amelia, pemerintah telah mengambil langkah yang tegas dan terukur dengan menolak pemberian visa bagi enam atlet Israel tersebut.

Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan, DPR: Perketat Pengawasan

Nasir mengaku menyayangkan adanya transaksi narkoba di dalam Rutan. Ia menyoroti sistem pengawasan yang ketat terhadap para narapidana belum dijalankan oleh pihak Rutan.

DPR Tegaskan Perpanjangan Masa Pensiun Perwira Militer dalam UU TNI Sesuai Konstitusi

Pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian terhadap batas usia pensiun prajurit TNI.

Teror Bom di Sekolah Internasional, DPR Soroti Pentingnya Standar Keamanan Sekolah

Peristiwa ini menjadi alarm serius bagi semua pihak untuk memperkuat sistem keamanan di lingkungan pendidikan.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia