Anggota DPR Diminta Bantu Korban Banjir dan Longsor di Sumatera

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas rangkaian banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, yang menyebabkan korban jiwa. 

Puan mengimbau seluruh anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) terdampak untuk segera hadir di lapangan. Puan menginstruksikan agar anggota dewan dapat memantau kondisi warga, membantu mempercepat penyaluran bantuan, dan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, serta relawan.

“Wakil rakyat harus hadir bersama rakyatnya ketika situasi paling membutuhkan. Kehadiran langsung sangat penting untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat berjalan efektif dan tidak ada warga yang terlewatkan," kata Puan, melalui keterangannya, Jumat (28/11).

Baca juga : Perlu Dijadikan Landasan Peraturan, Anggota DPR Apresiasi Hasil Uji Lab Produk Tembakau Alternatif BRIN

Menurut Puan, situasi ini harus menjadi perhatian penuh seluruh elemen negara. Mengingat bencana alam di Aceh dan Sumatera juga telah menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi, rumah rusak, sekolah terdampak, dan terputusnya akses jalan nasional.

“Perlu operasi tanggap darurat yang berjalan sigap mulai dari evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga percepatan penyaluran bantuan bagi daerah yang terisolasi," kata Puan.

Puan menekankan korban tidak boleh dibiarkan menunggu bantuan berhari-hari. Ia meminta seluruh institusi terkait memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, air bersih, dan perlindungan bagi kelompok rentan berjalan tanpa hambatan.

Baca juga : KPK masih Urus Berkas Pembebasan Ira Puspadewi

"Kecepatan respons sangat menentukan keselamatan warga dan mencegah keadaan menjadi lebih buruk," tegas Puan.

Puan juga menyoroti terputusnya jalan nasional dan provinsi di sejumlah titik yang menghambat proses bantuan. Puan meminta pemerintah mempercepat pembukaan akses tersebut.

“Karena pemulihan jalan dan jembatan bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi menyangkut akses pendidikan, aktivitas ekonomi harian warga, distribusi pangan, hingga mobilitas tenaga kesehatan di saat krisis,” tuturnya.

Selain itu, Puan menilai bencana yang berulang ini menunjukkan perlunya perubahan pola penanganan. Ia menegaskan bahwa mitigasi tidak boleh dilakukan secara insidental.

Puan mendorong Pemerintah mempercepat langkah normalisasi sungai prioritas, memperkuat tanggul dan kanal penahan banjir, merehabilitasi hulu daerah aliran sungai (DAS), dan membangun sistem peringatan dini berbasis desa. Pemerintah juga diminta memastikan tata ruang dipatuhi agar tidak terjadi pembangunan di kawasan rawan.

“Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan setelah bencana. Tanpa langkah menyeluruh, kejadian seperti ini akan terus berulang," ungkap Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR RI akan mengawal langkah pemerintah dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan. Menurutnya, keselamatan masyarakat adalah mandat tertinggi negara. "Tidak boleh ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan. Negara harus hadir sepenuhnya," tutup Puan.(P-1)