Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH ajang apresiasi bagi anggota DPR RI dan DPD RI yang dinilai berhasil membangun personal branding di ranah digital serta menjalin komunikasi yang aktif dengan konstituennya akan digelar SuaraPemerintah.ID bersama TRAS N CO Indonesia melalui 3rd Top Legislator Award & Top Senator Award 2025. Acara penghargaan ini turut dirangkaikan dengan Indonesia Parliamentary Forum 2025 yang mengangkat tema Personal Branding Strategies for Politicians in the Digital Era.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat kredibilitas dan kehadiran publik para legislator di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai media digital yang fokus pada pemberitaan kinerja pemerintah, legislatif dan yudikatif, SuaraPemerintah.ID akan memberikan apresiasi kepada para anggota DPR RI dan DPD RI yang mampu membangun serta mempertahankan citra positif melalui personal branding yang yang kuat dan komunikatif.
CEO SuaraPemerintah.ID, Arief Munajad, menegaskan bahwa personal branding telah menjadi kebutuhan fundamental bagi legislator dalam menjalankan amanat sebagai wakil rakyat.
“Dalam arus informasi yang begitu terbuka, publik menilai seorang legislator bukan hanya dari kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari keteladanan, transparansi, dan integritas yang ditampilkan. Personal branding adalah cerminan karakter dan komitmen tersebut,” ujar Arief Munajad dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (18/11).
Ia menambahkan bahwa melalui penghargaan ini, para anggota dewan diharapkan dapat memperkuat reputasi profesional, meneguhkan kepercayaan masyarakat, serta menunjukkan kontribusi nyata melalui komunikasi publik yang efektif.
Sementara itu, CEO TRAS N CO Indonesia, Tri Raharjo, menekankan bahwa proses penilaian terhadap peraih 3rd TOP Legislator Award & TOP Senator Award 2025 dilakukan melalui riset digital komprehensif berbasis data, sehingga para penerima penghargaan dipilih berdasarkan performa objektif dan terukur.
“Kami menggunakan tiga parameter utama yaitu, Digital Awareness Aspect, Digital Media Aspect, dan Social Media Aspect, untuk memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana seorang legislator dan senator tampil, diberitakan, dan direspons publik dalam ekosistem digital. Legislator & senator dengan reputasi digital yang kuat memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun kepercayaan publik,” jelas Tri Raharjo.
Ia menjelaskan, riset dilakukan terhadap 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI, dengan periode pengukuran pada bulan Agustus hingga Oktober 2025. Para penerima penghargaan merupakan mereka yang memenuhi standar ketat serta mencatatkan performa digital yang positif dan konsisten.
Melalui penyelenggaraan ini, SuaraPemerintah.ID mengajak para legislator dan senator untuk terus mendorong terciptanya budaya politik yang lebih terbuka, kredibel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Penghargaan ini diharapkan menjadi momentum bagi para wakil rakyat atau wakil daerah untuk memperkuat integritas, meningkatkan kualitas komunikasi publik, dan menegaskan peran sebagai pemimpin yang adaptif di era digital. (Cah/P-3)
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Muzani menekankan bahwa penggunaan sarana dan prasarana tersebut harus tetap mengacu pada tertib administrasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dayat El, Anggota DPD RI dari Dapil Kalsel, secara tegas menyampaikan suara daerah kepada Menteri Kehutanan RI
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
Kantor Imigrasi Bandung terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan transformasi digital
Secara natural, sawit merupakan sumber daya ekonomi yang inklusif dan efektif menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved