Ketua DPD Minta Pemerintah Mitigasi Dampak Konflik Timur Tengah

KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin memperingatkan Pemerintah untuk segera melakukan langkah mitigasi terhadap dampak eskalasi konflik di Timur Tengah yang mulai mengancam stabilitas ekonomi domestik. Ia menegaskan bahwa ketegangan geopolitik global tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat menjelang momentum Lebaran 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Sultan dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang IV Tahun 2025-2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).

"Gejolak Timur Tengah adalah alarm bagi semua negara. Pemerintah harus segera melakukan mitigasi agar kenaikan harga pangan tidak membebani masyarakat yang akan merayakan Lebaran," ujar Sultan.

Baca juga : Langkah Prabowo Kumpulkan Para Menteri Dinilai Penting

Senator asal Bengkulu ini menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76% sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi keluarga serta pelaku UMKM di daerah. Kondisi ini kian menantang mengingat posisi defisit APBN yang saat ini telah mencapai Rp135,7 triliun.

Sultan memandang perlunya navigasi fiskal yang super cermat dan taktis dari Pemerintah pusat maupun daerah untuk menjaga rantai pasok agar tidak terputus.

"Dengan inflasi 4,76%, kuncinya adalah penguatan produksi pangan daerah dan stabilitas distribusi. Jangan sampai rantai pasok terganggu di tengah ketidakpastian global," tegasnya.

Selain isu ekonomi, Sultan mendesak pemerintah untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi. Mengingat mobilitas masyarakat yang diprediksi melonjak tajam pada Lebaran 1447 H, koordinasi lintas instansi dianggap krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik.

"Tujuan kita satu, memastikan jutaan pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok," tambah Sultan. (Faj/P-3)