Komnas Haji: Pemerintah Harus Cermat Putuskan Penyelenggaraan Haji 2026 di Tengah Konflik Timur Tengah

MENJELANG pemberangkatan kloter pertama ibadah haji 2026 yang tinggal kurang dari dua bulan, penyelenggaraan haji Indonesia menghadapi tantangan serius akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Situasi ini berpotensi memengaruhi keamanan kawasan, termasuk jalur penerbangan menuju Arab Saudi.

Hal ini menjadi perhatian mengingat Indonesia merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia dengan kuota 221 ribu jemaah. Di sisi lain, penyelenggaraan haji tahun ini juga menandai masa transisi pengelolaan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj menilai bahwa pemerintah berada pada posisi dilema antara menjaga keselamatan jemaah dan memastikan keberlanjutan penyelenggaraan haji.

Baca juga : Menhaj: Arab Saudi Pastikan Jemaah Umrah Bisa Ibadah dengan Kondusif

"Jika membatalkan pengiriman jemaah secara sepihak akan memicu efek domino yang masif menimbulkan menumpuknya antrean ibadah haji. Bukan itu saja, uang triliunan biaya haji yang sudah dibayarkan untuk penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga biaya Masyair akan menjadi rumit jika dilakukan pembatalan, terlebih kontrak-kontrak tersebut dilakukan dengan pihak swasta (syarikah)," kata Mustolih dalam keterangannya, Jumat (13/3).

Ia menegaskan bahwa Kemenhaj perlu sangat berhati-hati dalam menentukan langkah, apakah tetap memberangkatkan jemaah sesuai rencana, menunda pengiriman, atau melakukan penyesuaian skema perjalanan.

Menurutnya, diperlukan kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPR, Kementerian Luar Negeri, TNI, badan intelijen, serta perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan sikap negara-negara mayoritas muslim pengirim jemaah seperti Malaysia, Pakistan, Turki, Yaman, serta negara-negara Asia lainnya.

Baca juga : Pemerintah Siapkan Skenario Ibadah Haji di Tengah Konflik Timur Tengah

Mustolih juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah menjadi faktor penentu utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

"Yang harus menjadi pijakan utama dan paling penting adalah bagaimana kebijakan yang diambil oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Apakah tetap menyelenggarakan tanpa ada pembatasan atau dengan skema terbatas seperti pada saat pandemi Covid-19, atau memberlakukan protokol khusus jika situasi perang masih berlangsung dan bahkan meluas," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah sangat dinamis dan sulit diprediksi. Namun hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi masih menyatakan kesiapan penuh untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini.

Oleh karena itu, Mustolih menilai pemerintah Indonesia perlu meminta jaminan keamanan secara jelas kepada otoritas Arab Saudi mengingat Indonesia merupakan pengirim jemaah haji terbesar di dunia.

"Sampai hari ini Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan sangat siap menyelenggarakan ibadah haji. Kemenhaj harus berani meminta jaminan keamanan atas ratusan ribu jemaah yang beribadah ke tanah suci kepada pemerintah Arab Saudi," tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam sejarahnya, pengiriman jemaah haji dari Indonesia tetap berlangsung meski dunia tengah dilanda konflik, seperti pada masa perjuangan kemerdekaan, Perang Dunia, hingga Perang Teluk.

Namun menurutnya, dinamika perang modern saat ini tetap harus menjadi pertimbangan serius dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan haji tahun ini. (Fik/P-3)