Pemerintah Siapkan Skenario Ibadah Haji di Tengah Konflik Timur Tengah

PEMERINTAH menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji 2026 seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan arahan utama Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan perlindungan bagi warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

"Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April," kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3) malam.

Baca juga : Isu Penundaan Haji 2026, DPR: Belum Ada Maklumat Resmi dari Saudi

Menurut Dahnil, pemerintah terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah untuk menentukan langkah yang tepat terkait penyelenggaraan haji. Sejauh ini, jadwal keberangkatan jemaah masih direncanakan sesuai agenda awal.

"Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan," ujarnya.

Selain menyiapkan berbagai opsi teknis, pemerintah juga melakukan koordinasi lintas kementerian guna memastikan pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan aman. Pemerintah bahkan membuka kemungkinan pembahasan dengan DPR jika situasi keamanan memburuk.

Baca juga : DPR Optimistis Transisi Kemenhaj tidak Ganggu Pelayanan Haji 2026

"Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita," kata Dahnil.

Sejumlah opsi yang tengah disiapkan antara lain pengaturan rute penerbangan yang lebih aman hingga kemungkinan penyesuaian jadwal keberangkatan jika kondisi di kawasan dinilai tidak kondusif.

"Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden," ujarnya.

Langkah antisipatif tersebut, kata Dahnil, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman di tengah situasi global yang belum sepenuhnya stabil. (H-4)