Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni, optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Menurut Husni, secara sumber daya manusia (SDM), proses transisi berjalan baik karena sebagian besar pejabat dan petugas di Kementerian Haji dan Umrah saat ini merupakan personel berpengalaman dari Kemenag.
"Masalah transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, secara umum SDM-nya tidak ada masalah. Kita bisa melihat bahwa yang bertugas di Kementerian Haji saat ini juga merupakan orang-orang yang sebelumnya menangani urusan haji di Kementerian Agama," kata Husni, Sabtu (21/2).
Ia mencontohkan, di Sumatra Utara, pejabat Kantor Wilayah yang kini menangani urusan haji juga memiliki pengalaman panjang di bidang yang sama.
"Di Sumatra Utara, Kepala Kanwil-nya juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Haji di Kanwil Kementerian Agama Sumut. Jadi secara pengalaman dan kompetensi, mereka sudah siap," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Selain kesiapan SDM, Husni menambahkan bahwa pemerintah juga telah meningkatkan kualitas pelatihan bagi petugas haji. Tahun ini, kata dia, para petugas mendapatkan pelatihan lebih panjang dan komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Secara nasional, petugas haji dilatih dengan tempo yang lebih lama agar benar-benar siap dalam melayani jemaah pada 2026. Tidak ada lagi yang sifatnya instan. Mereka dipersiapkan secara matang, baik dari sisi ilmu, fisik, maupun mental,” jelasnya.
Ia menilai peningkatan kualitas pelatihan tersebut penting untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan optimal, mengingat pada masa lalu masih ditemukan petugas yang kurang siap saat bertugas di lapangan.
"Dulu kita masih mendengar ada petugas yang ditunjuk secara mendadak, sehingga pelayanan kepada jemaah belum maksimal. Sekarang, semua dipersiapkan dengan lebih baik,” ucapnya.
Dengan berbagai persiapan tersebut, Husni menyatakan optimisme penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Kita tetap optimistis haji 2026 akan lebih baik dari sebelumnya, karena seluruh aspek, baik kelembagaan maupun kesiapan petugas, sudah dipersiapkan secara matang,” pungkasnya. (H-3)
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin tegaskan WFH satu hari sepekan bukan Work From Anywhere. ASN wajib standby, ponsel aktif, dan menjaga profesionalisme kerja.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Salah satu hal yang paling mendesak untuk ditinjau ulang ialah penggunaan diksi dalam teks akad.
PENGAMATAN hilal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipusatkan di Pos Observasi Bulan (POB) Syech Bela-Belu, Kabupaten Bantul, milik Kementerian Agama RI. Hilal dilaporkan tak terlihat
KEMENTERIAN Agama RI sudah mengumukan hasil sidang Isbat Idul Fitri 2026 penentuan 1 Syawal 1447 H. Sementara itu kepastian mengenai kapan Malaysia lebaran 2026 menjadi informasi banyak dicari
hasil sidang isbat idul fitri 2026 dan Panduan lengkap kriteria MABIMS terbaru 2026: Syarat tinggi hilal 3 derajat & elongasi 6,4 derajat sebagai penentu hasil Sidang Isbat di Indonesia.
Pemerintah resmi lepas ekspor bumbu dan makanan siap saji (RTE) untuk jemaah haji 2026. Simak langkah UMKM Indonesia menembus pasar global di sini.
(Kemenhaj melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) mengawal pelepasan ekspor perdana bumbu pasta dan makanan siap saji atau RTE
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku bagi seluruh PPIU.
Kemenhaj terus memantau kondisi terkini pelaksanaan ibadah umrah seiring perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Kemenhaj rilis aturan baru pembayaran dam Haji 2026. Jemaah dilarang potong hewan ilegal! Simak biaya resmi di Nusuk Masar & opsi bayar via BAZNAS di sini
Kementerian Haji dan Umrah menyambut baik fatwa PP Muhammadiyah yang membolehkan penyembelihan dam dilakukan di tanah air dengan syarat tertentu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved