Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MELANSIR jadwal penerbangan ibadah haji yang telah dirilis oleh otoritas penerbangan Arab Saudi/ General Authority of Civil Aviation (GACA) jadwal penerbangan haji 2026 dari negara-negara pengirim jemaah akan dilakukan mulai 18 April 2026, jadwal tersebut harus ditaati oleh maskapai penerbangan dari negara-negara pengirim jemaah termasuk dari Indonesia. Sehingga apabila mengacu berdasarkan agenda tersebut, maka penyelenggaraan ibadah haji praktis hanya tinggal 6 bulan lagi.
Dengan waktu yang makin dekat, Komnas Haji mendesak Komisi VIII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 M/ 1447 H untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji bersama pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
“Lebih cepat Panja terbentuk akan lebih baik bagi kesiapan penyelenggaraan haji, sebaliknya makin lama pembentukan Panja akan berisiko terhadap layanan haji,” ungkap Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj, Jumat (17/10).
Di forum Panja nanti segala aspek persiapan penyelenggaraan ibadah haji akan dirumuskan, baik yang terkait dengan persiapan di tanah air (data jemaah yang akan berangkat, pelunasan, manasik, pemeriksaan istitaah kesehatan) di Arab Saudi hingga pemulangan kembali ke tanah air antara lain persiapan dokumen, penerbangan, akomodasi, transportasi, perlindungan jemaah, jumlah kuota jemaah dan petugas, aspek kesehatan hingga persiapan puncak haji di Masya’ir.
Hal yang paling krusial tentu menyangkut pembahasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang akan menentukan berapa besar biaya yang akan dibebankan kepada jemaah serta yang akan menentukan sejauh mana kualitas layanan.
Kesepakatan Kemenhaj dan Panja nanti yang akan menjadi dasar Presiden mengeluarkan Keppres BPIH sebagai landasan pengelolaan keuangan haji pada musim 2026 M/ 1447 H yang akan dikeluarkan oleh kas BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).
“Kerja Kemenhaj dan Panja sudah dinanti oleh masyarakat luas khususnya ratusan ribu calon jemaah. Haji 2026 M/ 1447 H merupakan musim perdana penyelenggaraan haji yang akan diselenggarakan oleh Kemenhaj yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo dimana sebelumnya penyelenggaraan haji dikelola oleh Kementerian Agama sehingga akan menjadi momentum yang spesial namun juga sangat krusial di masa transisi,” ujarnya.
Terlebih masyarakat sudah dijanjikan oleh pihak Kemenhaj penyelenggaraan haji akan lebih baik dari era sebelumnya, banyak terobosan, biaya lebih murah, petugas yang makin profesional, zero penyimpangan dan bebas korupsi. Realisasi dan pembuktian atas janji-janji tersebut tentu sangat nanti yang dikonkretkan dalam bentuk nyata kebijakan yang berpihak kepada jemaah. (H-3)
Mustolih menilai pemerintah Indonesia perlu meminta jaminan keamanan secara jelas kepada otoritas Arab Saudi mengingat Indonesia merupakan pengirim jemaah haji terbesar di dunia.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI menyoroti kemungkinan perubahan rute penerbangan terhadap biaya haji 2026. Pasalnya, ruang udara di Timur Tengah terganggu akibat konflik Iran Israel
Menhaj Gus Irfan memastikan jemaah umrah di Mekah dan Madinah tetap aman meski konflik Timur Tengah memanas.
Wamenhaj Dahnil Anzar tegaskan keselamatan jemaah haji 2026 jadi prioritas utama di tengah dinamika Timur Tengah. Simak skenario mitigasi dan imbauan umrah di sini
PEMERINTAH menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Pemerintah mitigasi dampak konflik Timur Tengah terhadap jamaah umrah & stabilitas keuangan haji
Menhaj mengakui bahwa dalam proses penetapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi, terdapat berbagai tantangan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna menetapkan 64 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan langkah penyidikan terbaru terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan serta distribusi kuota haji.
Istitaah kesehatan calon jemaah haji Indonesia 1447H/2026M menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan celah-celah potensi kebocoran dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved