Anggaran Rehabilitasi Dipangkas demi Perang, Warga Israel Utara Protes Pemerintah

KEBIJAKAN Pemerintah Israel untuk memangkas anggaran rehabilitasi wilayah perbatasan demi memperbesar pendanaan perang memicu gelombang protes luas. Keputusan pemotongan dana sebesar 150 juta shekel (sekitar US$48 juta atau Rp814 miliar) tersebut dinilai mengabaikan pemulihan kehidupan sipil di wilayah yang paling terdampak konflik.

Pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan pengurangan anggaran sebesar 3% di seluruh kementerian demi menyokong biaya konfrontasi militer dengan Iran dan kelompok Hizbullah di Libanon. Ironisnya, di saat yang sama, kabinet justru menyetujui alokasi dana diskresi sebesar 5 miliar shekel untuk institusi ultra-Ortodoks dan permukiman di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki.

Langkah ini memicu reaksi keras dari Forum Garis Konfrontasi, Dewan Regional Sdot Negev, dan badan-badan pemerintahan lokal lainyya. Dalam surat terbukanya kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, para pemimpin lokal mendesak pemerintah untuk mengecualikan dana rehabilitasi dari kebijakan pemotongan tersebut.

Baca juga : Sikap Dunia Islam terhadap Palestina Pascaperang

"Dana ini bukan untuk pembangunan biasa, melainkan prasyarat agar kehidupan sipil bisa kembali berjalan di wilayah yang hancur akibat perang. Pemotongan ini dapat menunda proyek vital yang sudah direncanakan untuk ketahanan masyarakat," tulis para pejabat lokal.

Protes tidak hanya datang dari pihak oposisi, tetapi juga dari internal koalisi pemerintahan. Anggota parlemen Yitzhak Kroizer dari partai Otzma Yehudit, bersama sembilan anggota lintas partai, menegaskan bahwa wilayah utara baru saja mencoba bangkit setelah serangan roket besar-besaran. Sejak pecah konflik pada akhir 2023, lebih dari 60.000 warga di wilayah utara harus mengungsi dan kehilangan stabilitas ekonomi.

Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett turut mengkritik kebijakan tersebut dengan menyebutnya sebagai pengabaian terhadap warga yang selama ini berlindung di bawah hujan roket. Senada dengan itu, pemimpin partai Demokrat Yair Golan menyebut kebijakan ini sebagai bentuk "kekejaman" di tengah situasi darurat yang dialami warga perbatasan.

Hingga saat ini, pemerintah pusat tetap bersikukuh untuk menambah anggaran pertahanan sebesar 28 miliar shekel, meskipun harus mengorbankan program-program pembangunan infrastruktur sipil dan penguatan komunitas di garis depan. (Times of Israel/B-3)