Dayat El Anggota Komite 1 DPD RI, Suarakan Hutan Meratus dan Perjuangkan Infrastruktur Desa Juhu HST

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Hidayattollah, menghadiri rapat kerja Komite 1 DPD RI bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Senin (26/1).

Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis kehutanan nasional, mulai dari perlindungan kawasan hutan, keberlanjutan lingkungan, hingga posisi dan aspirasi daerah dalam kebijakan pembangunan nasional.

Dalam rapat tersebut, anggota DPD RI dari Dapil Kalsel itu secara tegas menyampaikan suara daerah kepada Menteri Kehutanan RI. Ia menegaskan bahwa Pegunungan Meratus bukan sekadar kawasan hutan, melainkan jantung dan nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan bahkan dunia.

Baca juga : Muhammad Hidayattollah Soroti Overkapasitas Lapas di Kalsel dalam Rapat Komite I DPD RI dengan Wamen Imipas

“Meratus adalah jantung dan nadi kami. Kami menitipkan dan mengajak untuk saling menjaga Meratus ini, karena kami terus menggelorakan semangat dengan tagar Save Meratus ini agar selalu di ingat dan dijaga,” tegas Dayat El.

Namun di sisi lain, Dayat El juga mengangkat dilema nyata yang dihadapi masyarakat di pelosok, salah satunya di Desa Juhu, terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang sebagian wilayahnya bersinggungan dengan kawasan hutan lindung. Menurutnya, persoalan ini menuntut kebijakan yang adil dan bijaksana.

“Kami sebagai anggota DPD RI berada di posisi yang tidak mudah. Di sisi lain, ada masyarakat di Desa Juhu dan wilayah pelosok lainnya yang berhak merasakan pembangunan infrastruktur demi akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, demi akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Dayat El.

Baca juga : DPD Kunjungi Kantor Imigrasi Bandung, Serap Aspirasi Pelaksanaan UU Keimigrasian

Sebagai wakil daerah dan wakil rakyat yang selalu bersuara, Dayat El menekankan bahwa negara tidak boleh abai terhadap dua kepentingan besar tersebut. Ia meminta kebijakan khusus dan jalan tengah dari Menteri Kehutanan RI, agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian Meratus.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan RI menyampaikan bahwa pemerintah akan meninjau kembali fungsi kawasan hutan yang dimaksud, serta membuka ruang kebijakan lain yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Ia menambahkan, SaveMeratus sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Desa Juhu mencerminkan wajah wakil rakyat yang selalu bersuara, teguh menjaga lingkungan, namun tetap berpihak pada keadilan pembangunan.

Rapat kerja antara Komite 1 DPD RI dan Menteri Kehutanan RI ini diharapkan melahirkan kebijakan kehutanan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, Meratus bukan sekadar wacana ekologis, melainkan amanah yang harus dijaga, seiring dengan perjuangan agar pembangunan infrastruktur juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok desa di bumi lambung mangkurat. (Cah/P-3)