DPD dan MPR Perkuat Kolaborasi dan Sinkronisasi Sistem Kerja

PIMPINAN Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar pertemuan strategis untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dan sinkronisasi sistem kerja. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (11/2/2026), bertujuan memastikan tugas-tugas konstitusional kedua lembaga berjalan optimal.

Ketua DPD RI, Sultan Najamudin menegaskan bahwa kolaborasi antara DPD dan MPR merupakan sebuah keniscayaan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

"Ini langkah awal yang strategis. Kami yakin kolaborasi dua lembaga ini membawa angin positif terhadap rakyat dan bangsa ini. Support system yang baik dan kolaboratif tentu mendukung pelaksanaan tugas konstitusi kami," ujar Sultan melalui keterangannya, Rabu (11/2/2026).

Baca juga : Lestari Moedrijat Minta Cagar Budaya Jangan Dipandang Sebagai Sumber Komersialisasi Semata

Selain membahas isu-isu nasional, pertemuan tersebut juga menyepakati langkah-langkah teknis terkait optimalisasi pemanfaatan aset negara. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan dukungannya terhadap penggunaan aset yang selama ini menunjang tugas-tugas DPD RI sebagai bagian dari anggota MPR RI.

Muzani menekankan bahwa penggunaan sarana dan prasarana tersebut harus tetap mengacu pada tertib administrasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami mendukung optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk mendukung tugas DPD RI, sepanjang dilakukan sesuai aturan yang ada," kata Muzani.

Sebagai tindak lanjut konkret, jajaran Sekretariat Jenderal dari kedua lembaga akan segera melakukan koordinasi intensif. Sekjen DPD RI akan berkomunikasi dengan Plt. Sekjen MPR RI untuk memproses penertiban administrasi penggunaan aset melalui mekanisme formal.

Sinergi ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan personal antar-pimpinan, tetapi juga menciptakan tata kelola lembaga yang lebih akuntabel, tertib, dan berorientasi pada kelancaran fungsi parlemen di tingkat nasional. (H-2)