Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI, Lestari Moedrijat, meminta pemerintah untuk tidak hanya memandang cagar budaya sebagai ojek komoditas dan sumber hiburan semata.
“Saya memberikan catatan bahwa pariwisata ini ketika memperlakukan cagar budaya itu bukan sebagai satu objek saja, tapi ada soul di situ, sehingga fungsinya bisa berubah. Dia bukan sumber komoditas dan bukan sumber hiburan. Ini yang rasanya memang tidak sekadar menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata, tapi kita memerlukan gerakan bersama baik dengan Kementerian Kebudayaan maupun pemerintah daerah,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pelestarian Cagar Budaya bersama pemerintah, Rabu (28/1).
Lebih lanjur, dalam pengamatannya, hal yang sering sekali terlihat kurang dalam pemanfaatan cagar budaya disebabkan oleh titik berat dan bobotnya lebih berat kepada komersialisasi pariwisata.
“Mungkin ke depan bisa kita pikirkan bersama bagaimana kepentingan pariwisata tidak boleh mengalahkan inti dari aspek budaya itu sendiri,” tegas Rerie.
Dia mencontohkan cagar budaya yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang lebih banyak digunakan untuk komersialisasi. “Candi jadi panggung, kalah dari suara musik yang desibel dan itu sebetulnya jangka panjang dapat merusak. Kemudian mengejar jumlah pengunjung, tapi ketika orang naik ke candi itu akan haus batu candi. Ini harus diselesaikan bersama,” urainya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengatakan bahwa sumbangan sektor pariwisata pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia itu sekitar Rp1.000 triliun nilainya.
“Itu besar. Kemudian pariwisata juga menyerap 25 juta orang pekerja. Kalau kita bandingkan total dari sektor pariwisata di Bali itu output ekonomi dan tenaga kerja yang bekerja di bidang pariwisata itu bisa lebih besar ketimbang sektor pertambangan yang ada di Papua,” kata Bonnie.
“Dengan kata lain, kalau kita mau serius pada pariwisata ini, kita tidak perlu lagi membuka tambang secara masif. Karena pariwisata itu lebih sustainable dan tidak melakukan kerusakan alam dan lingkungan, serta tidak ekstraktif. Dengan catatan kita harus serius,” pungkasnya. (Des/P-3)
Muzani menekankan bahwa penggunaan sarana dan prasarana tersebut harus tetap mengacu pada tertib administrasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Negara yang ekonominya kuat, kata dia, akan mampu menghadirkan lebih banyak program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kehadiran Sekjen Liga Muslim Dunia memberikan semangat sekaligus pesan bahwa nilai-nilai keagamaan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2026 sebagai energi baru dalam memperkokoh pluralisme.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved