Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI, Lestari Moedrijat, meminta pemerintah untuk tidak hanya memandang cagar budaya sebagai ojek komoditas dan sumber hiburan semata.
“Saya memberikan catatan bahwa pariwisata ini ketika memperlakukan cagar budaya itu bukan sebagai satu objek saja, tapi ada soul di situ, sehingga fungsinya bisa berubah. Dia bukan sumber komoditas dan bukan sumber hiburan. Ini yang rasanya memang tidak sekadar menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata, tapi kita memerlukan gerakan bersama baik dengan Kementerian Kebudayaan maupun pemerintah daerah,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Pelestarian Cagar Budaya bersama pemerintah, Rabu (28/1).
Lebih lanjur, dalam pengamatannya, hal yang sering sekali terlihat kurang dalam pemanfaatan cagar budaya disebabkan oleh titik berat dan bobotnya lebih berat kepada komersialisasi pariwisata.
“Mungkin ke depan bisa kita pikirkan bersama bagaimana kepentingan pariwisata tidak boleh mengalahkan inti dari aspek budaya itu sendiri,” tegas Rerie.
Dia mencontohkan cagar budaya yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang lebih banyak digunakan untuk komersialisasi. “Candi jadi panggung, kalah dari suara musik yang desibel dan itu sebetulnya jangka panjang dapat merusak. Kemudian mengejar jumlah pengunjung, tapi ketika orang naik ke candi itu akan haus batu candi. Ini harus diselesaikan bersama,” urainya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengatakan bahwa sumbangan sektor pariwisata pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia itu sekitar Rp1.000 triliun nilainya.
“Itu besar. Kemudian pariwisata juga menyerap 25 juta orang pekerja. Kalau kita bandingkan total dari sektor pariwisata di Bali itu output ekonomi dan tenaga kerja yang bekerja di bidang pariwisata itu bisa lebih besar ketimbang sektor pertambangan yang ada di Papua,” kata Bonnie.
“Dengan kata lain, kalau kita mau serius pada pariwisata ini, kita tidak perlu lagi membuka tambang secara masif. Karena pariwisata itu lebih sustainable dan tidak melakukan kerusakan alam dan lingkungan, serta tidak ekstraktif. Dengan catatan kita harus serius,” pungkasnya. (Des/P-3)
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Negara yang ekonominya kuat, kata dia, akan mampu menghadirkan lebih banyak program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kehadiran Sekjen Liga Muslim Dunia memberikan semangat sekaligus pesan bahwa nilai-nilai keagamaan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
Ketua MPR menilai berdasarkan foto atau video yang beredar, besar kemungkinan ada dampak dari kerusakan terhadap lingkungan yang memperparah bencana.
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved