Berita Terbaru DPR Hari Ini

Pengesahan RKUHAP Bisa Hindari Kegaduhan Penegakan Hukum

Lambatnya pengesahan RKUHAP disebabkan masih terdapatnya pro dan kontra atas sejumlah pasal di dalamnya.

Reformasi Pangan Pemerintah Dinilai Mendorong Kesejahteraan Petani

Sebuah capaian bersejarah mengingat pada 2023–2024 impor beras mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

MK Larang Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, Benny Kabur Harman Sebut RI Bukan Negara Polisi

Benny menegaskan polisi bukan pemegang kekuasaan di negara ini, melainkan abdi masyarakat.

Gus Falah Nilai Keputusan Presiden Berikan Keadilan Pada Dua Guru

Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menyatakan, keputusan Presiden Prabowo itu menunjukkan empati dan keberpihakan terhadap korban ketidakadilan hukum.

PERADI SAI Nilai RUU KUHAP Langkah Maju, Tekankan Pengawasan Ketat dan Implementasi yang Berintegritas

RUU KUHAP juga mempertegas perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas profesional dengan itikad baik, serta menempatkan advokat sebagai bagian dari penegak hukum.

Inilah 14 Subtansi RUU KUHAP yang Bakal Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk membawa hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke rapat paripurna. 

DPR Usul LMK dan LMKN Dibubarkan, Royalti Musik Dikelola Langsung oleh Negara

“Kita bentuk caranya, misalnya dalam bentuk PNBP di bawah ekonomi kreatif. Setiap pencipta boleh mendaftarkan karyanya dan diverifikasi oleh ekonomi kreatif sehingga lebih clear,"

DPR Minta Pemerintah Belajar dari Tiongkok soal Influencer Wajib Punya Sertifikat

 Tiongkok yang mewajibkan influencer memiliki sertifikat profesional sebelum membuat konten di media sosial bisa menjadi pelajaran baik bagi pemerintah Indonesia

Perludem Soroti Dua Isu RUU Parpol yang Harus Sejalan dengan Revisi UU Pemilu

Pemerintah dan DPR seharusnya lebih memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu karena menyangkut langsung dengan tahapan serta kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

DPR Harap Komisi Percepatan Reformasi Bentuk Polri Lebih Profesional dan Humanis

Komite beranggotakan 10 tokoh dari beragam latar belakang itu diyakini mampu memberikan analisis serta rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja Polri.

DPR Soroti Minimnya Unsur Sipil di Komisi Reformasi Polri

Komisi tersebut bersifat adhoc, bukan lembaga permanen. Karena itu, Presiden disarankan membatasi masa kerja komite agar hasilnya fokus dan terukur.

Diperlukan Reformasi Menyeluruh untuk Cegah Korupsi Kepala Daerah

Mardani juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi menyeluruh, mulai dari sistem pemilihan kepala daerah hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan.

DPR Dukung Presiden untuk Batasi Gim Daring Buntut Ledakan SMAN 72 Jakarta

Dia menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI menyatakan prihatin atas ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta hingga menimbulkan puluhan korban.

Pakar: Aturan 30% Perempuan di AKD, DPR Diuji Kepatuhan pada Konstitusi

Selain itu, Titi mencontohkan, anomali justru terjadi di Komisi VIII DPR yang memiliki banyak anggota perempuan, namun seluruh lima pimpinannya adalah laki-laki. 

Adies Kadir Bakal Kembali Jabat Wakil Ketua DPR

Sarmuji mengungkapkan pihaknya menghormati keputusan MKD . Ia menilai putusan itu akan turut disambut baik oleh masyarakat di daerah pemilihan Adies Kadir. 

Pakar Hukum Sebut Putusan MKD Sudah Tepat dan Adil

Fickar juga berharap, pascaputusan tersebut para teradu diharapkan bisa melakukan introspeksi ke depannya. Jangan sampai para teradu, kata dia, mengulangi kesalahan kembali.

Sistem Patriarki jadi Penyebab Perempuan Sulit Dapat Kedudukan Setara

Mekanisme penentuan siapa yang duduk di AKD baik di komisi maupun badan-badan DPR sangat bergantung pada keputusan fraksi dan elite partai.

Tidak Terbukti Langgar Etik, Adies Kadir Diaktifkan sebagai Anggota DPR

MKD mengingatkan Adies untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media.

MKD Aktifkan Kembali Uya Kuya sebagai Anggota DPR

MKD menilai Uya Kuya tidak memiliki niat untuk menghina atau melecehkan siapapun.

Langgar Etik, MKD Putuskan Nafa Urbach Dinonaktifkan Tiga Bulan

MKD menilai Nafa Urbach tetap memiliki tanggung jawab untuk memahami sensitivitas publik sebelum menyampaikan pernyataan di ruang terbuka

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

Antara Mudik Kultural dan Mudik Spiritual

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia