Berita Terbaru DPR Hari Ini

Pakar Nilai Revisi UU Pemilu harus Jadi Lompatan Fundamental, Jangan Sekadar Tambal Sulam

Ia juga menjelaskan pentingnya memperhatikan putusan MK yang telah memisahkan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

Pakar Pemilu Usulkan Sistem Proporsional Tertutup Diberlakukan dalam RUU Pemilu

Perubahan itu juga harus menyentuh aspek syarat pencalonan dan mekanisme rekrutmen kader yang diatur dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu.

Batas Maksimal Koalisi Pengusung Capres Diusulkan 30%

MK memang menghapus syarat minimal, tapi juga menekankan agar ada batas maksimal koalisi supaya tidak ada calon tunggal.

DPR Harap Komite Reformasi Polri Bawa Perubahan Nyata

Reformasi Polri hanya akan tercapai jika komite diberi kewenangan nyata untuk mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi dan praktik operasional Polri.

RUU Pemilu Dibahas Pakai Metode Kodifikasi Mulai 2026

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.

Legislator: Pemerintah Harus Audit Keamanan Bangunan Pesantren

Perlu adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengawasan dan pendataan kondisi fisik lembaga pendidikan keagamaan.

TikTok Dibekukan, Legislator Harap tak Berdampak Negatif ke UMKM

Dave mengatakan fitur-fitur seperti TikTok Shop dan live commerce telah membuka akses pasar yang luas. Khususnya bagi jutaan pedagang lokal.

KemenHAM Tekankan Perlindungan Hak Tanah dan Perempuan Adat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat

KemenHAM RI juga, kata dia, sudah siap untuk melakukan kampanye edukasi untuk menjelaskan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam RUU.

Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pemilu adalah Kunci

Persoalan kepemiluan tidak hanya menyangkut tata kelola, tetapi juga praktik pelaksanaannya.

Komisi II DPR Soroti Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Revisi UU Pemilu

Langkah KPU itu bisa menjadi momentum untuk evaluasi dalam merancang kebijakan teknis secara lebih matang.

Puan Ingatkan Pemerintah Laksanakan Rekomendasi DPR

Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana

Revisi UU BUMN Disahkan, Kementerian BUMN Jadi Badan Pengaturan BUMN

Sejumlah poin perubahan tercatat pada perubahan keempat UU BUMN. Salah satu poin yang menarik adalah status Kementerian BUMN yang kini menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

MK Heran DPR Sepakat dengan Gugatan Hasto Terkait Pasal UU Tipikor

Hakim konstitusi Saldi Isra mengaku heran dengan sikap DPR yang berbeda dari praktik umum selama ini.

Anggota TNI Diduga Jual Amunisi ke KKB, DPR: Pengkhianatan terhadap Negara

Kejahatan semacam itu tidak hanya melanggar hukum militer, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat serta merusak citra TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa.

Pakar HTN: Pemerintah dan DPR Wajib Patuhi Seluruh Putusan MK

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Haidar Adam, menegaskan bahwa pemerintah dan DPR harus mematuhi setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  

Puan Maharani Bacakan Ikrar di Hari Kesaktian Pancasila

Upacara Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (1/10).

Sebanyak 370 usulan DOB Antri, Pemerintah Didesak Terbitkan PP

PP dibutuhkan untuk menjadi indikator kesiapan suatu wilayah menjadi DOB. Misalnya, kata dia, indikator itu memperhitungkan jumlah penduduk, luas wilayah daratan maupun laut, hingga PAD.

Mayoritas Responden Menilai SPMB Lebih Baik dibandingkan PPDB

Survei nasional yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) mengungkapkan, sebanyak 9 dari 10 responden menilai pelaksanaan SPMB berjalan dengan baik.

Komisi XIII DPR Dorong Ekshumasi Jenazah Arya Daru

Komisi XIII DPR juga meminta Kementerian Luar Negeri membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian ADP.

DPR Minta Kemenlu Bentuk Tim Investigasi Independen Kasus Diplomat Arya

Ketidakpastian informasi membuat keluarga mencari bantuan hukum.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia