Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Viktor menyebut pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mampu mencapai sejumlah kemajuan signifikan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan.
Menurutnya, langkah cepat dan tegas MKD menjadi krusial guna menjaga integritas parlemen serta kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Menurut Rifqi, persoalan pertama adalah adanya tumpang tindih norma dan ketentuan yang mengatur hal serupa dalam undang-undang berbeda.
Polri menyita 197,71 ton narkoba berbagai jenis. Menurutnya, itu angka yang besar hampir 200 ton dan bukti bahwa sindikat peredaran gelap narkoba masih eksis di Tanah Air.
Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pemilihan dekan seluruh fakultas Universitas Indonesia harus terbebas dari praktik politik aliran maupun intervensi kekuasaan tanpa terkecuali.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Anggota DPR Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikawal lebih ketat, program ambisius ini baik tetapi pelaksanaannya belum aman.
perlu evaluasi menyeluruh dan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila Presiden Prabowo Subianto ingin zero error sukses
Komite diharapkan dapat mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita kontekstual Papua
Deolipa menegaskan, seluruh aset tersebut merupakan warisan sah dari orang tua Linda Susanti, bukan hasil tindak pidana korupsi.
Menurut Amelia, pemerintah telah mengambil langkah yang tegas dan terukur dengan menolak pemberian visa bagi enam atlet Israel tersebut.
Nasir mengaku menyayangkan adanya transaksi narkoba di dalam Rutan. Ia menyoroti sistem pengawasan yang ketat terhadap para narapidana belum dijalankan oleh pihak Rutan.
Pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian terhadap batas usia pensiun prajurit TNI.
Peristiwa ini menjadi alarm serius bagi semua pihak untuk memperkuat sistem keamanan di lingkungan pendidikan.
Ia juga menjelaskan pentingnya memperhatikan putusan MK yang telah memisahkan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.
Perubahan itu juga harus menyentuh aspek syarat pencalonan dan mekanisme rekrutmen kader yang diatur dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu.
MK memang menghapus syarat minimal, tapi juga menekankan agar ada batas maksimal koalisi supaya tidak ada calon tunggal.
Reformasi Polri hanya akan tercapai jika komite diberi kewenangan nyata untuk mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi dan praktik operasional Polri.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Perlu adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengawasan dan pendataan kondisi fisik lembaga pendidikan keagamaan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved