Berita Terbaru dpr Hari Ini

Reformasi TNI Harus Terus Dilakukan Bertahap dan Berkelanjutan

Reformasi dalam tubuh TNI harus terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan pertahanan modern.

Lama Dikeluhkan, Legislator Desak Polisi Tangkap Ormas Minta THR 

ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah mendesak pihak kepolisian menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang minta tunjangan hari raya (THR) secara paksa.

RUU KUHAP Dianggap dapat Menyebabkan Ketimpangan Peradilan

APDHI berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan RUU KUHAP yang lebih baik bagi masa depan sistem peradilan di Indonesia.

Tok! DPR Sahkan RUU TNI Jadi Undang-Undang

DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-15

RUU TNI Dinilai Kudeta Konstitusional Berkedok Regulasi

RUU TNI ini sarat pasal bermasalah yang bertentangan dengan Konstitusi dan mengancam supremasi sipil.

Semarak Ramadan di Rumah Rakyat, dari Uji Nyali sampai Saling Berbagi

Kegiatan Semarak Ramadan lain di Masjid Baiturrahman adalah I’tikaf Ramadan, lomba azan, dan bakti sosial. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR seperti Peringatan Nuzul Quran, Senin (17/3)

TNI Tembak Mati 3 Polisi di Lampung, Legislator Miris Dua Alat Negara Malah Terlibat Konflik

ANGGOTA Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengaku prihatin terkait serangkaian insiden yang melibatkan aparat keamanan, termasuk dugaan keterlibatan anggota TNI dan tiga anggota polri

Imparsial Sebut Revisi UU TNI tak Cegah Kekerasan TNI

Pemerintah dan DPR seharusnya dapat memastikan reformasi TNI berjalan ke depan dan memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas

Komisi I DPR Kutuk Penembakan 3 Anggota Polisi di Lampung

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengutuk penembakan terhadap tiga anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung. 

Bertemu, Koalisi Masyarakat Sipil dan DPR Sepakat Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan  koalisi masyarakat sipil dan DPR sepakat untuk menolak lahirnya kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU TNI.

DPR Siap Dimintai Keterangan Atas Gugatan Redenominasi Rupiah ke MK

Gugatan yang dalam petitumnya itu meminta pengurangan jumlah nol dalam mata uang rupiah.

Dasco Bantah Rapat Revisi UU TNI di Hotel Fairmont Dilakukan Diam-diam

Dasco menyampaikan bahwa revisi UU TNI sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan telah dibahas secara mendalam oleh Komisi I DPR.

Sahroni Desak Polri Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mendorong petugas melakukan sweeping langsung ke lapangan, karena keberadaan preman sangat meresahkan masyarakat.

Amelia Soroti Ketimpangan antara Media Konvensional dan Digital

Lembaga penyiaran konvensional terikat oleh regulasi yang ketat, mulai dari aspek perizinan, standar isi siaran (SIS), hingga tanggung jawab hukum.

213 Instansi Minta Pelantikan CASN 2024 Diundur

213 instansi ini mengusulkan penundaan adalah penyesuaian data CASN seperti masalah ijazah, nama dan kompetensi individu.

Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, DPR: Memang dari Awal tidak Setuju

KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi  UU TNI. 

Koalisi Masyarakat Datangi Hotel Fairmont, Minta Pembahasan Dihentikan

Masyarakat yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan melakukan penolakan pembahasan revisi undang-undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta.

DPR Persoalkan Telkom Dapat Rp15 per Liter BBM dari Digitalisasi SPBU

Politikus PDIP itu melanjutkan bahwa proyek ini harus mendapat atensi dari aparat penegak hukum karena terdapat indikasi dugaan korupsi.

Pastikan Penegakan Hukum, Revisi KUHAP Mesti Perkuat Pengawasan

Hal tersebut diungkap dalam diskusi publik bertajuk Dominus Litis RUU KUHAP. Menurut Arief, revisi beleid itu mesti dipantau seluruh pihak.

Pengangkatan CASN-PPPK akan Diumumkan Pekan Depan

Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengundur atau menyesuaikan pengangkatan CASN hasil seleksi 2024. Rencananya mereka akan diangkat pada akhir 2025.

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

IGK Manila Berpolitik dengan Gagasan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia