Berita Terbaru DPR Hari Ini

Puan Sebut Wacana Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Harus Dicermati Rekam Jejaknya

Puan mengungkapkan perlu dikaji lebih mendalam apakah pemberian gelar pahlawan sudah tepat sehingga tidak menimbulkan polemik di ruang publik.

Ketua Banggar DPR Bela Pemda Soal Anggaran 'Nongkrong' di Bank

Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.

NasDem Apresiasi Putusan MK Soal 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Pimpinan AKD DPR

Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai putusan MK tersebut sebagai langkah progresif. 

Pimpinan dan Anggota DPR Datangi Pabrik Michelin Indonesia terkait Isu PHK

Perusahaan diminta menghentikan terlebih dahulu segala proses yang berkaitan dengan PHK karena menduga ada pelanggaran dalam isu PHK tersebut.

KPPPA Sambut Putusan MK tentang Keterwakilan Perempuan 30% di Pimpinan AKD DPR

Isu minimnya keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD sebelumnya telah disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil, di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Perludem.

Mahkamah Kehormatan DPR Proses Etik Uya Kuya Cs, Pengamat: Harus Jadi Hakim Netral

Proses etik kelima anggota ini harus jadi momentum untuk memulai reformasi parlemen agar semakin representatif.

Soal Keterwakilan Perempuan, Puan: Segera Dibahas Bersama Perwakilan Fraksi DPR

Penerapan kebijakan afirmatif harus diikuti dengan perubahan budaya politik yang lebih inklusif dan berperspektif kesetaraan.

Demokrat Patuhi Putusan MK Terkait Keterwakilan Perempuan

Putusan MK soal 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan dan pimpinan AKD DPR itu semakin memperbesar kesempatan untuk perempuan di dunia politik.

Respons Putusan MK, NasDem: Perempuan bukan Pelengkap Demokrasi

Putusan MK ini bukan sekadar kemenangan bagi kaum perempuan, tetapi sebuah langkah konstitusional menuju demokrasi yang lebih setara dan berkeadilan.

Pesawat Haji Dapat Bawa Turis dari Arab, Komisi VIII DPR : Tergantung Maskapainya

Pesawat haji dapat digunakan untuk mengangkut turis Arab Saudi atau kargo ketika kembali ke Indonesia. Wakil Ketua Komisi VII DPR Singgih Januratmoko menuturkan itu tergantung maskapainya.

ICW Desak Parlemen Buka Informasi Dana Reses dan Tunjangan Dewan

Surat keberatan tersebut dikirim pada 28 Oktober 2025 setelah DPR dan DPD tidak memberikan informasi yang diminta secara lengkap.

Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat, DPR : Bongkar Korupsi Wajib Hukumnya

ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra meminta profesional menyelidiki dugaan korupsi dan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau woosh

Ini Sikap Tegas Partai NasDem Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Viktor menyebut pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mampu mencapai sejumlah kemajuan signifikan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan.

DPR Tidak Serius Berhentikan Anggota yang Dinonaktifkan

Menurutnya, langkah cepat dan tegas MKD menjadi krusial guna menjaga integritas parlemen serta kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Ketua Komisi II DPR: Revisi UU Pemilu Akan Selesaikan Tumpang Tindih Aturan dan Norma Multitafsir

Menurut Rifqi, persoalan pertama adalah adanya tumpang tindih norma dan ketentuan yang mengatur hal serupa dalam undang-undang berbeda.

Polri Disebut Selamatkan Bangsa dengan Bongkar 38 Ribu Kasus Narkoba

Polri menyita 197,71 ton narkoba berbagai jenis. Menurutnya, itu angka yang besar hampir 200 ton dan bukti bahwa sindikat peredaran gelap narkoba masih eksis di Tanah Air.

DPR Tegaskan Pemilihan Bakal Calon Dekan Universitas Indonesia Harus Bebas Intervensi

Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa pemilihan dekan seluruh fakultas Universitas Indonesia harus terbebas dari praktik politik aliran maupun intervensi kekuasaan tanpa terkecuali.

DPR Lemah, Pemerintah Dinilai Melaju tanpa Kontrol

SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR

DPR : MBG Program Ambisius tapi Pelaksanaannya belum Aman

Anggota DPR Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikawal lebih ketat, program ambisius ini baik tetapi pelaksanaannya belum aman.

Prabowo Ingin MBG Zero Error, DPR Minta Evaluasi 

perlu evaluasi menyeluruh dan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila Presiden Prabowo Subianto ingin zero error sukses

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

Antara Mudik Kultural dan Mudik Spiritual

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia