Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Seharusnya fungsi pengawasan yang melekat pada DPR adalah mengawasi organ pemerintahan lain dalam menjalankan undang-undang.
Pelanggaran hukum yang dilakukan anggota polisi hingga merenggut nyawa warga harus diproses seadil-adilnya.
Adi Prayitno mengatakan peaturan mengenai revisi tata terbit (tatib) DPR yang memungkinkan pejabat hasil uji kelayakan dapat dievaluasi oleh parlemen, membuat lembaga itu sangat kuat.
"Motifnya mungkin menekan lembaga-lembaga tertentu, terutama MK, dan itu tentu cara permainan politik paling tidak sehat yang dimainkan oleh DPR saat ini,"
Perlu adanya langkah cepat dan pemblokiran situs-aplikasi ilegal dengan koordinasi sesama kementerian dan lembaga.
Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) ini nampaknya memperlihatkan wajah DPR yang semakin sewenang-wenang
NATURALISASI calon pemain timnas Indonesia Ole Romeny di DPR rampung. Parlemen menyetujui permohonan status kewarganegaraan Indonesia
Maka dari itu, Presiden Prabowo mengambil langkah pengecer berjualan kembali.
Kendati demikian, pihaknya akan mengadakan rapat ulang kembali dengan para penyelenggara pemilu dan Kemendagri untuk menyikapi putusan dismissal MK hari ini.
Untuk selanjutnya diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan sepak bola nasional Indonesia.
KOMISI VI DPR menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ini terkait pula Danantara.
Toha menjelaskan kesimpulan RDPU tersebut memang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 27/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah secara serentak.
WAKIL Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan meminta rencana pemerintah mengimpor daging dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kaki (PMK) dikaji lagi.
Anggota DPR RI Herman Khaeron meminta penyaluran gas elpiji 3 kilogram (Kg) dikaji ulang sebab ada kelangkaan gas melon di lapangan.
Rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 itu menyalahi aturan.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyoroti kondisi kelangkaan gas LPG 3 kg.
Nevi mengatakan, kelangkaan elpiji 3 kg sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah.
Kemudian, lanjut Habib, Presiden Prabowo memberikan kepercayaan penuh kepada kedua institusi tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hendry menilai tindakan Presiden Prabowo mengawal kasus ini sudah tepat. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban menjaga keamanan rakyat Indonesia baik di dalam atau luar negeri.
TB Hasanuddin meminta kasus ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved