Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Nasir tak menafikan bahwa selama ini kerap terjadi praktik kongkalikong antara petugas dan narapidana dalam melonggarkan berbagai aturan di dalam lapas.
Adies mengatakan pembahasan perubahan beleid itu butuh waktu. Bahkan, hingga dua masa sidang.
Ada beberapa pasal yang menarik dalam DIM RUU TNI yang diterima oleh DPR dari pemerintah.
Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan sesi diskusi pertama dengan Inggris terkait penyusunan KUHP.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritik keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menempatkan politisi atau kader PSI di organisasi FOLU Net Sink
revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait aturan mengenai jabatan sipil bagi anggota TNI aktif, belum final dan masih dalam tahap diskusi.
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarif Muhammad, memberikan tanggapan atas adanya pasal-pasal pidana dalam RUU Perkoperasian.
Heri memberikan contoh pada kasus seperti Parigi Moutong, sebagai calon bupati dengan status mantan narapidana.
Waskita membentuk Komite Manajemen Risiko, untuk menilai risiko dan kelayakan proyek, sebelum memutuskan untuk mengambil suatu proyek dan melakukan tender.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan pencairan dana bagi ribuan karyawan PT Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Irvansyah mengatakan Bakamla selama ini tidak memiliki payung hukum sendiri. Bakamla diatur melalui UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran.
Sugeng mengatakan, aturan yang dibuat tentunya juga harus menguntungkan pelaku usaha.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pihaknya akan mendalami sejumlah hal. Salah satunya dari kesiapan pendanaan di pemerintah daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menjadi sorotan tajam.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi narasi kembalinya Dwifungsi TNI yang saat ini menjadi sorotan publik.
Kejati kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, dengan tegas menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas Pertamina, khususnya di Pekanbaru
Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi.
Ketua Komisi XII DPR RI berharap PT. Pertamina dan anak perusahaannya semakin profesional dan taat aturan setelah Kejagung menetapkan 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah
Sementara itu, dia menyoroti isu mengenai vokalis Sukatani yang dipecat dari pekerjaannya sebagai guru.
Upaya tersebut sudah ia terapkan di beberapa titik di Cianjur dengan hasil yang positif
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved