NEWSTICKER

Berita Terbaru Dpr Hari Ini

DPR: Jangan Ada Moral Hazard di Lembaga Peradilan
17/1/2025 20:22
Agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau mencederai moral saat menjatuhkan putusan.
Maria Lestari Tutup Mulut Seusai Diperiksa KPK Soal Hasto
17/1/2025 19:59
Maria juga mengaku lupa dengan jumlah pertanyaan penyidik, saat memeriksanya. Anggota DPR itu juga sempat memprotes cara KPK memeriksanya.
DPR Minta MBG tidak Hanya Pemberian Makanan, tapi Pemberdayaan Peternak dan Petani
16/1/2025 12:53
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai makan bergizi gratis (MBG) bukan sekadar memberikan makanan bergizi, juga mencakup pemberdayaan petani dan peternak
Komisi IV DPR: Pelaku Pemagaran Laut Harus Ditangkap
15/1/2025 21:18
Tidak mungkin pembangunan pagar laut yang sangat panjang itu dibiayai masyarakat.
2 Eks Komisioner KPU Kompak Klaim tak Tahu Keberadaan Masiku
15/1/2025 16:27
Arief dan Evi pernah diperiksa untuk tersangka Harun pada 2020. Saat ini, keduanya diperiksa untuk tersangka Hasto yang juga berkaitan dengan perkara Harun.
Arief Budiman Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto
15/1/2025 11:03
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Program MBG Bergulir, DPR : Perlu Evaluasi dan Variasi Menu
15/1/2025 09:18
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sepekan
DPR Janji Cari Pelaku Pemagaran Laut
15/1/2025 07:38
Di samping reses, dia mengutarakan bahwa DPR RI belum memanggil langsung pihak terkait ke parlemen untuk mendalami kasus pemagaran laut tersebut.
Takut Salah Panggil, DPR Cari Tahu Pihak yang Bikin Pagar Laut
14/1/2025 20:45
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerangkan pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter.
Pemerintah jangan Bungkam Soal Pemagar Laut
14/1/2025 14:12
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyebut pemerintah perlu transparan terkait pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang.
DPR Segera Panggil Menteri Kelautan dan Perikanan Bahas Pagar Laut
14/1/2025 14:08
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerangkan pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter.
Pemikiran Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Searah
13/1/2025 22:27
Penyebarluasan secara baik program-program yang dicanangkan pemerintah pusat agar berjalan sukses di daerah.
Setop Berharap Banyak ke MK
12/1/2025 20:51
Burhanuddin mengatakan, terkait putusan MK ini sebaiknya masyaramat juga jangan terlalu terlalu senang dulu.
DPR akan Pertanyakan Pagar Laut kepada Menteri KKP
12/1/2025 19:50
Johan mengaku pertemuan dengan KKP masih belum ditentukan. Rencananya saat masa sidang pertama, Komisi IV akan melayangkan pemanggilan.
Pagar Laut Disebut Swadaya Masyarakat, DPR: Tidak Masuk Akal
12/1/2025 14:19
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyebut klaim soal pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang dibuat atas swadaya masyarakat tidak masuk akal.
Kemendagri Susun DIM untuk RUU Politik
10/1/2025 13:00
Bima mengatakan bahwa saat ini metode omnibus law politik menjadi salah satu cara yang dipilih pemerintah untuk menata sistem pemilu.
Pemerintah Diminta Tegas Tindak Pagar Laut 30 Km di Tangerang
09/1/2025 16:56
Dia menuturkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah diatur soal pemanfaatannya harus dilakukan dengan izin resmi.
Kubu Hasto Kristiyanto Klaim tak Ada Bukti Penguat Perkara dari Penggeledahan KPK
08/1/2025 16:41
KUBU Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeklaim tidak ada bukti penguat perkara dari penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.
Kasus Suap Hasto-Harun, KPK Kembali Panggil Eks Anggota Bawaslu
08/1/2025 12:19
Tio diperiksa bareng mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, dua hari lalu. KPK menyebut pemeriksaan berkaitan proses pencalegan Harun.
DPR Harus Serap Putusan MK Terkait Presidential Threshold Sebelum 2026
08/1/2025 10:33
Feri menilai bahwa keputusan MK merupakan yang memiliki sifat yang final, mengikat, dan wajib ditaati.