Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengecam keras aksi teror bom yang menyasar sekolah internasional di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Ia menilai teror tersebut telah menimbulkan keresahan di lingkungan pendidikan serta mengganggu rasa aman peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan para orang tua.
“Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan dalam bentuk apa pun,” kata Lalu Ari melalui keterangan tertulis, Kamis (9/10).
Lalu Ari menyoroti perlu adanya standar operasional keamanan sekolah yang terintegrasi dengan aparat setempat. Ia menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan dan manajemen krisis di sekolah, termasuk pelatihan tanggap darurat, komunikasi krisis, serta edukasi keamanan bagi siswa, guru, dan tenaga pendidik. Hal tersebut dilakukan agar dunia pendidikan tetap terlindungi dan masyarakat tidak panik menghadapi teror.
“Standar keamanan sekolah ini mutlak diperlukan untuk memastikan sekolah tetap menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua,” katanya.
Menurut Lalu Ari, peristiwa ini menjadi alarm serius bagi semua pihak untuk memperkuat sistem keamanan di lingkungan pendidikan. Ia mendesak Polri dan instansi terkait segera turun tangan melakukan penyelidikan, mengungkap pelaku, dan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Peristiwa seperti ini tidak boleh terulang di masa depan. Negara harus hadir menjamin keamanan dunia pendidikan,” ujar Lalu Ari.
Sebelumnya, North Jakarta Intercultural School (NJIS) di Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, mendapat ancaman teror bom lewat pesan singkat atau SMS pada Selasa (7/10).
Selain NJIS, Sekolah Mentari Intercultural School dan Jakarta Nanyang School di Tangerang Selatan juga mendapatkan teror bom. Polisi pun melakukan penjagaan ketat terhadap sekolah internasional. Total ada enam sekolah internasional di Jabodetabek yang mendapat penjagaan polisi. (Faj/P-3)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Nilai rapor yang sempurna tidak lagi menjamin kesiapan anak menghadapi dunia nyata jika tidak dibarengi dengan daya tahan mental.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved