Berita Terbaru DPR Hari Ini

RUU Perampasan Aset Bisa Mempercepat Pemulihan Kerugian Negara

RUU ini mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Aset (LPA) di bawah Kementerian Keuangan. LPA nantinya berfungsi menyimpan dan mengelola aset hasil penyitaan maupun perampasan.

5 Kali Ikut Seleksi hingga Tersandung Plagiarisme, Calon Hakim Agung Triyono Berharap Diloloskan

Triyono mengaku mendapat dorongan untuk ikut seleksi lagi. Namun, Triyono sempat absen beberapa kali seleksi.

Calon Hakim Agung Sebut Penayangan Tersangka dengan Rompi dan Borgol Bentuk Pelanggaran

Annas Mustaqim, mengatakan penayangan tersangka tindak pidana dengan rompi dan borgol merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Menkum: Presiden Sudah Bicarakan RUU Perampasan Aset dengan Ketum Parpol

RUU Perampasan Aset yang akan segera dibahas di DPR RI itu menandakan bahwa sudah ada keputusan politik yang diambil.

Ahmad Dhani Usul UU Antiflexing, Pengamat: Enggak Penting Banget, DPR Harusnya Sadar Diri

DPR memiliki kode etik yang harus dipatuhi dan dijalankan setiap anggotanya, termasuk dalam hal menjaga perkataan dan perbuatan.

Serap Aspirasi Ojol, DPR Janji Buat UU seperti Malaysia dan Singapura

DPR tengah merumuskan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, kata Saan, tak tertutup kemungkinan bisa dibuat payung hukum khusus pekerja ojol.

DPR Serap Permohonan Perpres Perlindungan Pekerja Ojol

Lili mengatakan Perpres tersebut menjadi langkah yang bisa pemerintah sambil menunggu undang-undang terkait transportasi online. Beleid itu tengah berproses di DPR.

DPR Bakal Panggil Raja Juli Buntut Main Domino dengan Azis Wellang

Foto itu menuai polemik lantaran Aziz merupakan mantan tersangka kasus pembalakan liar (illegal logging).

Yusril Persilakan DPR Ubah Draf RUU Perampasan Aset

Yusril meminta seluruh pihak untuk tidak ragu kepada pemerintah. Apabila DPR sudah siap, Presiden akan menunjuk menteri yang akan mewakili dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ray Rangkuti Soroti Moralitas Demokrasi DPR 

PENGAMAT politik Ray Rangkuti, mengatakan persoalan utama yang membelit DPR dan politisi Indonesia yakni lemahnya pemahaman etik demokrasi. 

Potongan Tunjangan tak Cukup, DPR Mesti Benahi Regulasi Ketenagakerjaan

pemotongan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak cukup menjawab persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air

Soal Anggota DPR Nonaktif, Pengamat: MKD tak Perlu Koordinasi dengan Partai

Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik buntut pernyataan yang dinilai kontroversial hingga melukai hati rakyat.

Selain Gaji DPR Rp65 Juta, Masih Ada Dana Reses hingga Rumah Aspirasi

Selain penghasilan Rp65 juta per bulan, mestinya pimpinan DPR sekaligus menjelaskan soal kunjungan kerja beserta klasifikasi tunjangannya masing-masing.

Inilah Tiga Akar Masalah Korupsi Politik Versi ICW

Tiga akar persoalan korupsi politik di Indonesia. Pertama, biaya politik yang sangat tinggi. Kedua, lemahnya regulasi pengawasan dana publik. Ketiga, buruknya tata kelola partai politik.

DPR Bakal Koordinasi dengan Polri Ihwal Demonstran Ditahan

Dasco enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan fokus pada tuntutan yang ditujukan ke DPR, seperti gaji dan tunjangan anggota dewan.

Mahasiswa Datangi Senayan, Saan Mustopa Sebut DPR Sepakati Moratorium Perjalanan Luar Negeri dan Pemangkasan Fasilitas

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan jawaban atas tuntutan publik, khususnya mahasiswa yang menyuarakan perbaikan kinerja DPR.

Aksi Piknik Nasional Rakyat untuk Menagih 17+8 Tuntutan

Aksi damai tersebut untuk menagih 17+8 poin tuntutan rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

DPR Diminta tidak Elitis dan Dengarkan Suara Masyarakat

Dengan dinamika yang terjadi belakangan, Siti Zuhro berharap DPR melakukan fungsi dan wewenangnya dengan amanah, termasuk memberikan pengawasan secara konstruktif kepada pemerintah.

Deadline Tuntutan Rakyat 17+8, Massa Belum Terpantau di Gerbang DPR

Sementara, aparat keamanan terpantau berjaga dari bagian dalam dan luar gerbang utama. Tidak ada instrumen pengamanan khusus yang dilakukan oleh mereka.

Komisi I DPR Tunggu Informasi Resmi Terkait Motif Penembakan Zetro Purba

Di sisi lain, Dave mengingatkan kasus penembakan tersebut jadi peringatan bagi warga negara Indonesia (WNI) lainnya. Khususnya ketika berpergian untuk tetap waspada.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia