Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Irma Suryani, menilai kelengkapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, alat kesehatan (alkes), serta ketersediaan obat-obatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi rumah sakit.
Ia menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait keterbatasan dokter spesialis maupun subspesialis yang berdampak pada tidak optimalnya akses pelayanan kesehatan.
"Kalau masih ada rumah sakit yang spesialisnya belum lengkap, apalagi subspesialisnya, maka kebutuhan akses pelayanan kesehatan masyarakat tidak tercukupi secara maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian serius," kata Irma, Sabtu (24/1).
Ia menekankan bahwa rumah sakit, khususnya yang berada di wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan dan sekitarnya, harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, ditangani oleh tenaga medis yang berkualitas, serta didukung teknologi kesehatan yang modern dan mutakhir.
"Hal itu dinilai penting mengingat munculnya berbagai penyakit baru yang membutuhkan penanganan berbasis teknologi terkini," ujar dia.
Menurutnya rumah sakit harus mampu menangani seluruh jenis penyakit, baik menular maupun tidak menular, dengan pelayanan yang komprehensif dan maksimal.
Selain itu, Irma juga menyoroti kecukupan SDM kesehatan agar masyarakat tidak kecewa ketika datang berobat namun tidak mendapatkan layanan sesuai kebutuhan karena keterbatasan tenaga medis.
"Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor masyarakat memilih berobat ke luar negeri," pungkasnya. (H-2)
PROFESI dokter sejak awal berdiri bukanlah profesi ekonomi. Ia bukan lahir dari logika pasar, tetapi dari etika pertolongan.
Cuaca 2026 semakin tak menentu. Simak panduan medis menjaga imunitas tubuh, mencegah penyakit pancaroba, dan tips menghadapi gelombang panas (heatwave).
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
MENTERI Kesehatan memiliki ambisi besar untuk mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
KETUA Kolegium Ilmu Penyakit Dalam PAPDI, Rudy Hidayat, mengatakan kebutuhan dokter spesialis penyakit dalam saat ini adalah bukan pada produksi.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved