DPR Minta OJK dan Perbankan Beri Relaksasi Ekonomi bagi Korban Bencana Sumatra

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan nasional untuk segera memberikan relaksasi ekonomi bagi korban bencana alam. Azis menekankan bahwa kehadiran negara saat bencana tidak boleh hanya sebatas pendataan kerusakan fisik, tetapi harus menjamin keberlanjutan ekonomi warga.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 237 ribu nasabah perbankan di wilayah Sumatra yang terdampak langsung oleh bencana alam dan kini sangat membutuhkan restrukturisasi kredit.

"Angka ini merefleksikan kondisi riil di lapangan; ada petani yang gagal panen, pedagang kecil kehilangan tempat usaha, hingga nelayan yang tak lagi bisa melaut. Potensi gagal bayar di sini bukan soal ketidakdisiplinan, melainkan konsekuensi gangguan serius terhadap sumber penghidupan," ujar Azis melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).

Baca juga : Bantah KPK, Komisi XI Sebut CSR BI-OJK tidak Dibagikan ke Anggota DPR

Azis menilai sistem keuangan tidak boleh bersikap kaku di tengah situasi luar biasa. Ia mendorong agar restrukturisasi kredit ditempatkan sebagai instrumen perlindungan sosial agar korban bencana tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam.

Menurutnya, kebijakan seperti penundaan pembayaran, perpanjangan tenor, hingga penyesuaian suku bunga harus segera dirasakan oleh masyarakat tanpa prosedur yang berbelit-belit.

"Kebijakan ini bukan bentuk perlakuan khusus, melainkan langkah penyangga. Prosedur yang terlalu kompleks dan lambannya pelaksanaan justru berpotensi mengurangi tujuan perlindungan kebijakan itu sendiri," tegasnya.

Baca juga : Dugaan Aliran Dana 2 Tersangka Kasus CSR BI-OJK Masuk Parpol Didalami

Lebih lanjut, Azis mengingatkan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali gedung atau jalan. Beban utang yang terus berjalan di tengah ketidakpastian ekonomi merupakan tekanan nyata yang menghambat daya tahan keluarga korban.

Ia berharap OJK dan industri perbankan dapat bergerak cepat dalam memberikan kepastian hukum bagi nasabah yang terdampak. Azis menegaskan bahwa dalam situasi darurat, sistem keuangan nasional dituntut mampu beradaptasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, demi mewujudkan pemulihan ekonomi yang adil dan tepat waktu.

"Pemulihan finansial perlu berjalan seiring dengan rehabilitasi fisik agar masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk kembali produktif. Kelenturan kebijakan ini adalah bagian dari tanggung jawab negara melindungi warganya," pungkasnya. (H-2)