Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemohon beranggapan hal ini berpotensi mengaburkan fungsi utama TNI dan menyalahi prinsip supremasi sipil.
Partisipasi publik akan membantu Polri memahami ekspektasi dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.
Pembahasan RUU akan dilakukan simultan dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang juga bergulir di Komisi III DPR saat ini.
Presiden juga mengokohkan semangat multilateralisme yang adil dan inklusif melalui kepercayaan dan kontribusi nyata kepada PBB.
Persoalan tersebut bukan hanya soal formalitas hukum, melainkan juga memiliki implikasi besar terhadap kepastian investasi dan pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN.
Persoalan klasik dalam setiap pemilu, yaitu praktik politik uang, kampanye hitam, serta politik transaksional.
DPR mengusulkan agar tak polisi tak menyediakan patwal untuk artis. Hal ini merespons polemik ramainya gerakan setop suara 'tot tot wuk wuk' untuk pengawalan di jalan raya.
Tambahan anggaran yang disetujui Rp300 miliar lebih sedikit dari usulan awal BRIN sebesar Rp900 miliar.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsuddin yang menyebut telah melibatkan prajurit TNI dalam pengamanan Gedung DPR RI.
Penyelesaian kasus ini juga menjadi ujian besar bagi KPK dalam menjaga kredibilitasnya.
Jika publik hanya mengetahui judulnya saja, maka hal itu akan menodai demokrasi.
Profesi hakim memiliki tanggung jawab besar di hadapan manusia maupun Tuhan.
Masyarakat juga telah disosialisasikan mengenai pembangunan tanggul beton tersebut.
Menurut politikus Golkar itu, penerbitan Peraturan KPU (PKPU) seharusnya dilakukan setelah melalui konsultasi dengan DPR dan pemerintah, khususnya melalui rapat kerja di Komisi II.
Menteri Hukum Andi Supratman Agtas meyakini penyelesaian Rancangan Undang Undang Perampasan Aset bakal berlangsung dengan cepat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim reformasi Polri.
DPR mempertanyakan izin mendirikan tanggul tersebut apakah sudah mempertimbangkan sejumlah aspek
Substansi RUU Perampasan Aset harus selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo resmi mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2024-2029.
Yusril Ihza Mahendra memastikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang baru.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved