Berita Terbaru DPR Hari Ini

Kementerian Kelautan Sebut Tanggul Beton di Cilincing Kantongi Izin Sejak 2023

Masyarakat juga telah disosialisasikan mengenai pembangunan tanggul beton tersebut.

Legislator Golkar Sebut Penerbitan Peraturan KPU Soal Data Capres-Cawapres Dirahasiakan Harusnya Dikonsultasikan Dulu

Menurut politikus Golkar itu, penerbitan Peraturan KPU (PKPU) seharusnya dilakukan setelah melalui konsultasi dengan DPR dan pemerintah, khususnya melalui rapat kerja di Komisi II.

RUU Perampasan Aset, Menkum: Komitmen Politik Pemerintah dan DPR sudah Sama

Menteri Hukum Andi Supratman Agtas meyakini penyelesaian Rancangan Undang Undang Perampasan Aset bakal berlangsung dengan cepat.

Anggota DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri

ANGGOTA Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim reformasi Polri. 

DPR Minta Penjelasan Kementerian Kelautan Soal Viral Tanggul Beton Cilincing

DPR mempertanyakan izin mendirikan tanggul tersebut apakah sudah mempertimbangkan sejumlah aspek

YLBHI Minta DPR tak Ulur Waktu dan harus Libatkan Masyarakat dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Substansi RUU Perampasan Aset harus selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Rahayu Saraswati Mundur dari DPR, Jejak Politik Keponakan Prabowo Ini Jadi Sorotan

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo resmi mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2024-2029.

Menko Yusril: DPR akan Ajukan RUU Perampasan Aset Versi Baru

Yusril Ihza Mahendra memastikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang baru.

Ada Usulan Agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tak Diisi Orang Politik

BPIP perlu diisi orang-orang yang bisa mengikuti rasa kebatinan para pendiri bangsa.

Bali Tanggap Darurat Banjir, Legislator Soroti Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau

Perlunya langkah jangka menengah dan panjang untuk menelusuri pemicu banjir bandang yang disebut sebagai kejadian pertama dan terparah di Bali.

Saatnya DPR Setop Agenda Jalan-Jalan

Besaran alokasi anggaran perjalanan dinas untuk 2025 yang mencapai Rp2,46 triliun

ICW Ungkap Sejumlah Isu yang Wajib Dibahas dalam RUU Perampasan Aset

Wana menjelaskan unexplained wealth atau harta yang tidak dapat dijelaskan sumbernya merupakan konsep dasar dari illicit enrichment atau pengayaan ilegal. 

ICW Minta DPR Bahas RUU Perampasan Aset dan KUHAP Bersamaan

DPR tidak boleh melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan terburu-buru, tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil.

Seskab: Presiden Bertemu Dasco Empat Mata

Teddy menyebut Presiden Prabowo dan Dasco membahas sejumlah isu penting. Mulai dari perkembangan terkini di Tanah Air hingga program prioritas serta kebijakan pemerintah.

RUU Perampasan Aset Bisa Mempercepat Pemulihan Kerugian Negara

RUU ini mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Aset (LPA) di bawah Kementerian Keuangan. LPA nantinya berfungsi menyimpan dan mengelola aset hasil penyitaan maupun perampasan.

5 Kali Ikut Seleksi hingga Tersandung Plagiarisme, Calon Hakim Agung Triyono Berharap Diloloskan

Triyono mengaku mendapat dorongan untuk ikut seleksi lagi. Namun, Triyono sempat absen beberapa kali seleksi.

Calon Hakim Agung Sebut Penayangan Tersangka dengan Rompi dan Borgol Bentuk Pelanggaran

Annas Mustaqim, mengatakan penayangan tersangka tindak pidana dengan rompi dan borgol merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Menkum: Presiden Sudah Bicarakan RUU Perampasan Aset dengan Ketum Parpol

RUU Perampasan Aset yang akan segera dibahas di DPR RI itu menandakan bahwa sudah ada keputusan politik yang diambil.

Ahmad Dhani Usul UU Antiflexing, Pengamat: Enggak Penting Banget, DPR Harusnya Sadar Diri

DPR memiliki kode etik yang harus dipatuhi dan dijalankan setiap anggotanya, termasuk dalam hal menjaga perkataan dan perbuatan.

Serap Aspirasi Ojol, DPR Janji Buat UU seperti Malaysia dan Singapura

DPR tengah merumuskan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, kata Saan, tak tertutup kemungkinan bisa dibuat payung hukum khusus pekerja ojol.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia