Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Pengganti Hasto sudah dibicarakan di internal. Namun, dia tidak mengetahui lebih jauh soal pembahasan itu.
Ridho menilai tekanan publik dan media massa setidaknya masih cukup efektif dan berhasil dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan meski harus dengan bentuk perlawanan gerakan rakyat.
Menurut Fitroh, komplain Donny kurang tepat jika melalui siaran video di akun YouTube miliknya. Protes penetapan tersangka cuma bisa dilakukan menggunakan praperadilan.
Penyidik disebut lebih mengetahui soal waktu pemeriksaan hingga penahanan. Sehingga, Fitroh tak dapat lebih jauh menjelaskan informasi tersebut.
Saan mengatakan Badan Aspirasi Masyarakat merupakan komitmen dari DPR. Khususnya dalam terbuka kepada rakyat untuk menyampaikan berbagai aspirasi.
Pemanggilan saksi dan pencarian bukti bisa dilakukan untuk mendalami kabar itu. Hingga kini, belum ada tersangka yang ditentukan.
Ia menyebut bahwa masyarakat tidak mengadukan MA secara khusus, melainkan badan pengadilan di bawah MA.
Tessa enggan memerinci informasi yang mau diulik dari legislator itu. Perkara ini juga didalami dengan memeriksa saksi berinisial S.
KPK resmi mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku.
Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf menyampaikan komoditas Indonesia seperti kopi asal Lampung dan Malang ternyata banyak diminati di Mesir.
Penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, anggota DPR RI Tommy Kurniawan berharap setelah ini tidak ada kenaikan lagi sampai perekonomian membaik.
DPR RI bersikukuh bahwa penaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah dan pro-rakyat.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo berharap penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap Harun Masiku murni soal penegakan hukum.
WAKIL Ketua Badan Anggaran (Banggar) dan juga Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan pemerintah tidak bisa ujug-ujug menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Namun demikian, Deddy mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah terkait PPN tersebut.
Salah satunya, yaitu menata sistem kepemiluan dengan mempertimbangkan pengubahan jadwal pemilihan.
Fraksi PKB DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Namun PDIP saat ini terhadap penerapan kebijakan PPN 12% sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.
Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12% pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved