Berita Terbaru DPR Hari Ini

Perlu Grand Design Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi seharusnya memiliki pendekatan menemukan kesalahan, bukan mencari kesalahan.

Cek Kesehatan Gratis Mampu Deteksi Dini Penyakit

Program Cek Kesehatan Gratis ini pula, lanjut Putih, bisa mendorong suksesnya program kesehatan lainnya seperti Program Eliminasi TB (Tuberculosis) 2030.

DPR akan Dukung Pengisi Jabatan Kasal Baru

Informasi yang berkembang di kalangan media, mencuat nama Laksdya Erwin dan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah sebagai calon Kasal.

Retreat Kepala Daerah Saat Efisiensi Anggaran, Golkar: kan tidak di Hotel

Doli mengaku retreat untuk kepala daerah terpilih memang dibutuhkan. Ia mengatakan pemerintah pusat perlu seirama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program yang ada.

Fraksi Nasdem Dorong Koperasi Masuk Rantai Pasok Global

Menurutnya, dibandingkan dengan negara lain seperti Kanada dan Amerika Serikat, akses pendanaan koperasi di Indonesia masih tertinggal.

Skor Penegakan Hukum Jeblok, Masyarakat Sipil Dorong Penguatan Pengawas Independen

Penambahan kewenangan terhadap aparat penegak hukum lewat revisi sejumlah undang-undang adalah salah kaprah.

Bertambah, 25 Anggota DPR Filipina Dukung Pemakzulan Wapres Sara Duterte

SEBANYAK 25 anggota parlemen tambahan telah menyatakan niat mereka untuk bergabung dalam pengaduan pemakzulan keempat terhadap Wakil Presiden Sara Duterte.

Razman dan Hotman Paris Ribut di Pengadilan, DPR: Mendegradasi Kehormatan Peradilan

Keributan terjadi saat sidang pemeriksaan saksi pengacara Hotman Paris dalam perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

DPR Minta Tindak Tegas OPM Usai Ancam Sekolah Penerima MBG

Dasco menekankan jangan berupaya meneror rakyat. Terlebih meneror program pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Jangan Ada Korban Lagi, DPR Minta Masalah Kegagalan Finalisasi PDSS Diselesaikan Bersama

Anggota DPR RI menilai masalah sekolah yang belum finalisasi Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS) diselesaikan jangan sampai masa depan anak-anak menjadi korban 

Kewenangan untuk Evaluasi Jadi Taktik DPR Delegitimasi Posisi Pejabat Negara

Kewenangan memberhentikan pejabat negara yang dimasukkan dalam tatib DPR berpotensi membuat DPR menjadi lembaga superbodi.

Pinjol Ilegal, DPR: Pengawasan Ketat Harus Dibarengi Edukasi yang Masif

Parlemen juga akan mengawal industri tersebut berjalan sesuai kebutuhan konsumen.

Revisi Aturan Tata Tertib DPR Bisa Rusak Sistem Ketatanegaraan

DPR menyepakati revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Revisi tersebut mengatur penyisipan Pasal 228A ayat (1) dan (2) di antara Pasal 228 dan Pasal 229.

DPR Seharusnya Awasi Pelaksanaan UU, bukan Kinerja Personal Pejabat

Seharusnya fungsi pengawasan yang melekat pada DPR adalah mengawasi organ pemerintahan lain dalam menjalankan undang-undang.

Legislator Minta Polri Transparan Usut Penembakan oleh Oknum

Pelanggaran hukum yang dilakukan anggota polisi hingga merenggut nyawa warga harus diproses seadil-adilnya.

Pengamat Sebut Revisi Tatib DPR Bikin Lembaga Parlemen sangat Kuat

Adi Prayitno  mengatakan peaturan mengenai revisi tata terbit (tatib) DPR yang memungkinkan pejabat hasil uji kelayakan dapat dievaluasi oleh parlemen, membuat lembaga itu sangat kuat.

Revisi Peraturan tentang Tatib, Pakar Duga DPR Lemahkan MK

"Motifnya mungkin menekan lembaga-lembaga tertentu, terutama MK, dan itu tentu cara permainan politik paling tidak sehat yang dimainkan oleh DPR saat ini,"

Marak Pinjol dan Investasi Bodong, DPR: Pemerintah dan OJK Harus Perketat Regulasi

Perlu adanya langkah cepat dan pemblokiran situs-aplikasi ilegal dengan koordinasi sesama kementerian dan lembaga.

DPR Boleh Evaluasi Pejabat Hasil Uji Kelayakan, Pengamat: Cara Kendalikan Pejabat

Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) ini nampaknya memperlihatkan wajah DPR yang semakin sewenang-wenang

Proses Naturalisasi Ole Romeny di DPR Rampung, Segera Ambil Sumpah WNI

NATURALISASI calon pemain timnas Indonesia Ole Romeny di DPR rampung.  Parlemen menyetujui permohonan status kewarganegaraan Indonesia

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia