Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto dan Tim Tranformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak saling bertentangan.
Ia mengatakan tim tranformasi reformasi Polri dibentuk untuk berkoordinasi dengan komisi reformasi Polri. "Jadi, kalau ada yang bilang itu bertentangan, itu salah. Karena itu persiapan untuk menyambut Komisi Reformasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).
Dasco mengatakan, Tim Transformasi Reformasi Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Reformasi Polri. Kedua tim akan bersinergi untuk memetakan transformasi Korps Bhayangkara menjadi lebih baik.
"Jadi ada Tim Reformasi Polri yang dari internal itu untuk kemudian melakukan persiapan-persiapan membantu Komisi Reformasi yang akan masuk ke Polri, membantu yang dari luar di dalam," katanya.
Lebih lanjut, Dasco juga menanggapi soal mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang bergabung dalam Komisi Reformasi Kepolisian. Ia menyebut Mahfud memiliki pengalaman dan merupakan sosok yang kredibel.
"Iya, enggak apa-apa. Pak Mahfud kan tokoh yang kredibel. Dia pernah Menko Polkam dan dia memahami," tandasnya. (Faj/P-2)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden
ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.'
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Merujuk pada pembahasan di Sidang Paripurna DPR RI baru-baru ini, Ibas menegaskan bahwa Polri harus terus bertransformasi menjadi lembaga yang profesional dan humanis.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) optimistis kinerja perseroan akan terus membaik seiring berjalannya transformasi perusahaan.
Hingga Oktober 2025, Asuransi Jasindo mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp3,27 triliun atau tumbuh 10,95% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved