Buka Rapat KKK MPR, Ibas Tekan Pentingnya Reformasi Polri hingga Evaluasi PPHN

WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membuka Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan (KKK) 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dalam arahannya, Ibas menekankan bahwa penguatan landasan konstitusional dan stabilitas demokrasi menjadi harga mati di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian menekan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mengapresiasi kinerja KKK sepanjang 2025 yang berhasil menuntaskan 95% penyerapan anggaran sebagai bukti keseriusan dalam melakukan kajian ketatanegaraan.

“Tahun ini adalah tahun penuh tantangan sekaligus kesempatan besar untuk memperkuat landasan konstitusional negara kita. Kajian KKK sangat penting menjaga relevansi sistem ketatanegaraan dengan perkembangan zaman,” ujar Ibas dalam sambutannya.

Baca juga : Hari Guru Nasional, Ibas Singgung Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan untuk Guru

Salah satu poin krusial yang diangkat Ibas adalah keberlanjutan Reformasi Polri. Merujuk pada pembahasan di Sidang Paripurna DPR RI baru-baru ini, Ibas menegaskan bahwa Polri harus terus bertransformasi menjadi lembaga yang profesional dan humanis.

"Reformasi Polri harus dilanjutkan sebagai bagian dari penyempurnaan institusi. Polri harus tetap berada di bawah kepemimpinan Presiden," katanya. 

Selain itu, Ibas memaparkan progres Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah disampaikan kepada Presiden. Ia menyebut pemerintah saat ini tengah mempelajari dokumen tersebut sebelum melanjutkan koordinasi lebih jauh.

Baca juga : Ibas Yudhoyono: Tata Kelola Pengembangan Energi Panas Bumi harus Diperkuat

Agenda Strategis 2026

Untuk tahun 2026, Ibas memaparkan empat fokus utama kajian KKK MPR RI, yakni penguatan Lembaga MPR RI sebagai representasi kedaulatan rakyat, internalisasi empat pilar kebangsaan, optimalisasi serapan aspirasi masyarakat, dan penyempurnaan kajian konstitusi yang selaras dengan dinamika hukum dan politik nasional.

Secara spesifik, kajian tersebut akan menyentuh Pasal 33 UUD 1945 terkait keadilan sumber daya alam, peniadaan presidential threshold, hingga reformasi sistem Pilkada dan Pemilu.

Lebih lanjut, Ibas mengutip pemikiran ekonomi Ray Dalio dalam buku 'Why Nations Go Broke'. Ibas memperingatkan risiko kegagalan negara dalam mengelola kebijakan fiskal dan ketimpangan sosial. Ia meminta seluruh elemen bangsa menjaga prinsip "Bebas Aktif" dengan semangat 'Millions Friends, Zero Enemy'.

"Ketidakstabilan ekonomi sering kali muncul dari kegagalan pemerintah menjaga keseimbangan inklusif. Kita harus memastikan Indonesia tetap besar dan menjaga kedamaian di tengah dinamika dunia," tambahnya.

Laporan Kinerja Komisi

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan KKK MPR RI, Taufik Basari, melaporkan bahwa hasil kajian komisi telah didokumentasikan dalam bentuk bunga rampai untuk diserahkan kepada pemangku kepentingan. Taufik menegaskan kajian KKK akan tetap berpijak pada konstitusionalisme, HAM, dan keadilan sosial, termasuk rencana melakukan roadshow ke berbagai kampus untuk menjaring pemikiran akademisi. (H-2)