Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI X DPR RI, akhirnya menyetujui penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk tahun 2026. Anggaran BRIN disepakati naik sebesar Rp300 miliar, sehingga total alokasi yang ditetapkan menjadi Rp6.144,6 miliar.
Hal itu disampaikan legislator Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, melalui keterangan resmi, diterima Media Indonesia.com, Minggu (21/9/2025).
Fikri menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk program riset prioritas nasional.
Menurut Fikri hal itui sejalan dengan problematika yang dihadapi pemerintah, di mana realisasi program Presiden di sektor-sektor krusial yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Oleh karena itu, riset yang dilakukan oleh BRIN diharapkan dapat memberikan pendampingan yang efektif bagi program-program tersebut,” ujar legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Lebih lanjut, Fikri yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menjelaskan meskipun tambahan anggaran ini lebih kecil dari usulan awal BRIN yang minimal Rp900 miliar, Fraksi PKS menyatakan tetap menyetujui dan mendukung keputusan tersebut.
“Kami tetap mensyukuri dan mendukung keputusan tersebut,” pungkas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes). (H-2)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa wacana efisiensi anggaran BRIN 2025 masih dalam tahap simulasi internal.
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Skema-skema pendanaan ini terbuka untuk berbagai disiplin ilmu dan sektor, mulai dari riset dasar hingga komersialisasi hasil inovasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved