Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI X DPR RI, akhirnya menyetujui penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk tahun 2026. Anggaran BRIN disepakati naik sebesar Rp300 miliar, sehingga total alokasi yang ditetapkan menjadi Rp6.144,6 miliar.
Hal itu disampaikan legislator Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, melalui keterangan resmi, diterima Media Indonesia.com, Minggu (21/9/2025).
Fikri menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk program riset prioritas nasional.
Menurut Fikri hal itui sejalan dengan problematika yang dihadapi pemerintah, di mana realisasi program Presiden di sektor-sektor krusial yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Oleh karena itu, riset yang dilakukan oleh BRIN diharapkan dapat memberikan pendampingan yang efektif bagi program-program tersebut,” ujar legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Lebih lanjut, Fikri yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menjelaskan meskipun tambahan anggaran ini lebih kecil dari usulan awal BRIN yang minimal Rp900 miliar, Fraksi PKS menyatakan tetap menyetujui dan mendukung keputusan tersebut.
“Kami tetap mensyukuri dan mendukung keputusan tersebut,” pungkas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes). (H-2)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa wacana efisiensi anggaran BRIN 2025 masih dalam tahap simulasi internal.
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Skema-skema pendanaan ini terbuka untuk berbagai disiplin ilmu dan sektor, mulai dari riset dasar hingga komersialisasi hasil inovasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved