Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa wacana efisiensi anggaran BRIN 2025 masih dalam tahap simulasi internal dan belum ada keputusan final dari Presiden maupun Kementerian Keuangan.
"Kalau efisiensi itu kan semua masih berproses, dan itu bagian dari proses simulasi. Belum ada final juga dari Pak Presiden, nanti juga melalui Bu Menteri Keuangan, jadi kita semua masih menunggu," ujar Handoko dalam agenda audiensi Media Indonesia dengan BRIN di kantor BRIN, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).
Ia menekankan bahwa berbagai kemungkinan masih terus dipertimbangkan dan dibahas bersama tim internal serta pihak-pihak terkait.
Lebih lanjut, Handoko menegaskan bahwa dampak dari efisiensi anggaran terhadap dua belas organisasi riset di bawah BRIN juga belum dapat dipastikan. "Kita belum tahu finalnya. Jadi ini kan simulasi berbagai kemungkinan saja selama ini," tambahnya.
Meski demikian, Handoko tetap optimistis bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh terhadap riset nasional. Ia percaya bahwa Presiden memahami pentingnya riset dalam mendorong pembangunan nasional. "Saya yakin Pak Presiden sangat membutuhkan dukungan dari risetnya, jadi tidak akan se-ekstrim yang itulah," katanya.
Seiring dengan proses pembahasan ini, BRIN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa langkah efisiensi yang diambil nantinya tidak menghambat perkembangan riset dan inovasi di Indonesia. (Z-9)
Pada 2024, dana riset atau penelitian sendiri hanya mampu membiayai 7% dari total proposal yang masuk ke Kemdiktisaintek.
Sepanjang 2024, BRIN mencatatkan 539 capaian Kekayaan Intelektual (KI) yang meliputi paten, hak cipta, merek, desain industri, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Skema-skema pendanaan ini terbuka untuk berbagai disiplin ilmu dan sektor, mulai dari riset dasar hingga komersialisasi hasil inovasi.
BRIN berkomitmen untuk menjadi fasilitator utama dalam pengembangan riset di Indonesia bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait, univesitas, dan industri.
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved