Berita Terbaru DPR Hari Ini

Ada Usulan Agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tak Diisi Orang Politik

BPIP perlu diisi orang-orang yang bisa mengikuti rasa kebatinan para pendiri bangsa.

Bali Tanggap Darurat Banjir, Legislator Soroti Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau

Perlunya langkah jangka menengah dan panjang untuk menelusuri pemicu banjir bandang yang disebut sebagai kejadian pertama dan terparah di Bali.

Saatnya DPR Setop Agenda Jalan-Jalan

Besaran alokasi anggaran perjalanan dinas untuk 2025 yang mencapai Rp2,46 triliun

ICW Ungkap Sejumlah Isu yang Wajib Dibahas dalam RUU Perampasan Aset

Wana menjelaskan unexplained wealth atau harta yang tidak dapat dijelaskan sumbernya merupakan konsep dasar dari illicit enrichment atau pengayaan ilegal. 

ICW Minta DPR Bahas RUU Perampasan Aset dan KUHAP Bersamaan

DPR tidak boleh melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan terburu-buru, tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil.

Seskab: Presiden Bertemu Dasco Empat Mata

Teddy menyebut Presiden Prabowo dan Dasco membahas sejumlah isu penting. Mulai dari perkembangan terkini di Tanah Air hingga program prioritas serta kebijakan pemerintah.

RUU Perampasan Aset Bisa Mempercepat Pemulihan Kerugian Negara

RUU ini mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Aset (LPA) di bawah Kementerian Keuangan. LPA nantinya berfungsi menyimpan dan mengelola aset hasil penyitaan maupun perampasan.

5 Kali Ikut Seleksi hingga Tersandung Plagiarisme, Calon Hakim Agung Triyono Berharap Diloloskan

Triyono mengaku mendapat dorongan untuk ikut seleksi lagi. Namun, Triyono sempat absen beberapa kali seleksi.

Calon Hakim Agung Sebut Penayangan Tersangka dengan Rompi dan Borgol Bentuk Pelanggaran

Annas Mustaqim, mengatakan penayangan tersangka tindak pidana dengan rompi dan borgol merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Menkum: Presiden Sudah Bicarakan RUU Perampasan Aset dengan Ketum Parpol

RUU Perampasan Aset yang akan segera dibahas di DPR RI itu menandakan bahwa sudah ada keputusan politik yang diambil.

Ahmad Dhani Usul UU Antiflexing, Pengamat: Enggak Penting Banget, DPR Harusnya Sadar Diri

DPR memiliki kode etik yang harus dipatuhi dan dijalankan setiap anggotanya, termasuk dalam hal menjaga perkataan dan perbuatan.

Serap Aspirasi Ojol, DPR Janji Buat UU seperti Malaysia dan Singapura

DPR tengah merumuskan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, kata Saan, tak tertutup kemungkinan bisa dibuat payung hukum khusus pekerja ojol.

DPR Serap Permohonan Perpres Perlindungan Pekerja Ojol

Lili mengatakan Perpres tersebut menjadi langkah yang bisa pemerintah sambil menunggu undang-undang terkait transportasi online. Beleid itu tengah berproses di DPR.

DPR Bakal Panggil Raja Juli Buntut Main Domino dengan Azis Wellang

Foto itu menuai polemik lantaran Aziz merupakan mantan tersangka kasus pembalakan liar (illegal logging).

Yusril Persilakan DPR Ubah Draf RUU Perampasan Aset

Yusril meminta seluruh pihak untuk tidak ragu kepada pemerintah. Apabila DPR sudah siap, Presiden akan menunjuk menteri yang akan mewakili dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ray Rangkuti Soroti Moralitas Demokrasi DPR 

PENGAMAT politik Ray Rangkuti, mengatakan persoalan utama yang membelit DPR dan politisi Indonesia yakni lemahnya pemahaman etik demokrasi. 

Potongan Tunjangan tak Cukup, DPR Mesti Benahi Regulasi Ketenagakerjaan

pemotongan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak cukup menjawab persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air

Soal Anggota DPR Nonaktif, Pengamat: MKD tak Perlu Koordinasi dengan Partai

Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik buntut pernyataan yang dinilai kontroversial hingga melukai hati rakyat.

Selain Gaji DPR Rp65 Juta, Masih Ada Dana Reses hingga Rumah Aspirasi

Selain penghasilan Rp65 juta per bulan, mestinya pimpinan DPR sekaligus menjelaskan soal kunjungan kerja beserta klasifikasi tunjangannya masing-masing.

Inilah Tiga Akar Masalah Korupsi Politik Versi ICW

Tiga akar persoalan korupsi politik di Indonesia. Pertama, biaya politik yang sangat tinggi. Kedua, lemahnya regulasi pengawasan dana publik. Ketiga, buruknya tata kelola partai politik.

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

Antara Mudik Kultural dan Mudik Spiritual

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia