Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir. Sukamta mengatakan, skala bencana di Sumatra sangat luas dengan kerusakan yang besar dan memakan banyak korban jiwa dan terluka, sementara masih banyak korban yang hilang. Selain itu, masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan.
"Sebagian pemerintah kabupaten lumpuh tak berdaya untuk melakukan tanggap darurat bencana. Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional," kata Sukamta melalui keterangannya, Senin (1/12).
Sukamta tidak menafikan perhatian pemerintah yang sudah maskimal dilalukan untuk tanggap bencana dengan pengiriman regu penyelamat dari BNPB dan SAR, pengerahan personil TNI POLRI serta pengiriman bantuan logistik. Namun demikian, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana.
"Jangan sampai masyarakat yang terdampak bencana serta pemda merasa ditinggal oleh pemerintah hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional. Ini penting untuk menambah kekuatan moril yang sedang terdampak bencana," katanya.
Selain untuk mempercepat dan memperluas cakupan proses tanggap bencana, penetapan bencana berskala nasional menurut Sukamta juga punya sisi lain yang penting menjadi perhatian pemerintah, yaitu dugaan bencana saat ini diperparah dampaknya karena kerusakan hutan. Menurutnya pemerintah harus segera terjun mengusut dugaan kerusakan hutan akibat ulah korporasi.
"Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional. Sudah banyak pihak menyuarakan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segara bertindak," katanya. (Faj/P-3)
SEBANYAK 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatra ditutup sementara atau di-suspend mulai 9 Maret 2026 tanpa batas waktu.
Mendagri Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi hunian sementara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh
Pemerintah berhasil merampungkan pembangunan 5.500 unit rumah hunian, di mana 1.500 unit di antaranya selesai pada bulan pertama.
JUMLAH titik panas atau hotspot sebagai indikator karhutla di Riau terus melonjak. Berdasarkan pantauan terakhir satelit ditemukan sebaran titik panas yakni 336 di sumatra
Gerakan ini merupakan sinergi lintas sektor yang melibatkan musisi lintas generasi, komunitas, serta dukungan penuh dari pemerintah dan sektor swasta.
Human Initiative memaparkan arah dan rencana pemulihan Sumatra. Pihaknya menyusun rencana itu berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pendekatan kawasan.
Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama bagi para penyintas. Harga yang sangat terjangkau membuat kios ini menjadi primadona bagi warga yang sedang merintis kembali hidupnya.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
WARGA Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, masih dihantui banjir hingga Maret 2026, sejak banjir besar yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.
Masih banyak warga menghadapi kesulitan akibat banjir yang melanda akhir tahun lalu
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan kondisi terkini genangan akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Minggu (8/3).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat sedikitnya 18 titik banjir dan satu rumah roboh di sejumlah wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved