Kemenhub Diminta Membangun Shelter untuk Pengemudi Ojek Online

ANGGOTA Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sudjatmiko, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera menjalin sinergi dengan perusahaan transportasi daring dalam pembangunan shelter atau pos peristirahatan khusus bagi mitra pengemudi ojek online.

Permintaan tersebut disampaikan Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Perhubungan di Gedung DPR RI. Ia menilai fasilitas ini penting sebagai solusi atas persoalan parkir liar dan pengemudi ojek online yang mangkal di bahu jalan, yang kerap mengganggu ketertiban serta membahayakan pengguna jalan.

“Perihal ini ada aspirasi dari para pengendara online saat kami reses,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, Kamis (20/11).

Baca juga : Pungutan Tambahan oleh Aplikator Ojek Online Menuai Sorotan

Ia menyoroti banyaknya terminal angkutan umum yang beralih fungsi atau kurang dimanfaatkan, yang menurutnya dapat dioptimalkan sebagai tempat singgah transportasi daring roda dua.

“Kita tahu sekarang terminal banyak yang beralih fungsi. Kalau bisa, kendaraan online masuk ke terminal sehingga tidak berhenti di pinggir jalan yang berbahaya,” tegasnya.

Sudjatmiko juga menyebut bahwa beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan fasilitas umum. Ia menegaskan bahwa shelter tidak perlu besar, cukup berupa ‘halte motor’ dengan fasilitas dasar.

Baca juga : Massa Ojol Tolak Perwakilan Kemenhub, Desak Untuk Bertemu Menteri

“Pengendara roda dua membutuhkan sumber listrik. Jadi halte kecil sudah cukup, mungkin tidak sampai 200 meter, yang penting ada tempat berteduh, mengisi daya, dan tidak sembarangan berhenti,” jelasnya.

Menurut Sudjatmiko, para pengemudi ojek online merupakan warga negara yang berkontribusi besar dalam menutupi kekurangan angkutan publik. Penyediaan fasilitas layak menjadi bentuk apresiasi sekaligus solusi persoalan lalu lintas.

“Harapannya ini dapat diwujudkan, bisa melalui kerja sama dengan pemerintah daerah atau memanfaatkan terminal-terminal yang memungkinkan,” pungkasnya.

Sudjatmiko pun mendorong Kemenhub mengambil langkah konkret demi ketertiban lalu lintas dan kesejahteraan mitra transportasi daring. (Cah/P-3)