DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Banjir Sumatra Bencana Nasional

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendesak pemerintah segera menetapkan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Ia menilai kondisi di lapangan sudah sangat darurat dan tidak boleh lagi menunggu terlalu lama.

“Skala bencana sangat luas dengan kerusakan besar. Banyak korban jiwa dan terluka, sementara masih banyak korban yang hilang,” ujar Sukamta dalam keterangan resminya, Selasa (2/12). 

Ia juga menyoroti sebagian wilayah yang terisolasi dan belum mendapat akses bantuan. Dikatakan bahwa kondisi tersebut telah membuat pemerintah kabupaten lumpuh tak berdaya melakukan tanggap darurat bencana. “Melihat situasi ini, sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan bencana skala nasional,” tukasnya. 

Baca juga : Dear Pemerintah, Legislator Nilai Status Bencana Nasional Beri Energi Positif untuk Warga Terdampak

Selain itu, Sukamta mengapresiasi respons awal pemerintah melalui BNPB, SAR, TNI-Polri, maupun bantuan logistik. Namun ia menilai penetapan status Bencana Nasional tetap penting karena akan memperkuat kesiapsiagaan dan mental masyarakat yang terdampak.

“Jangan sampai masyarakat dan pemda merasa ditinggal hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana nasional. Ini penting untuk menambah kekuatan moril bagi mereka,” tegasnya.

Selain aspek tanggap darurat, Sukamta juga menyinggung dugaan kerusakan hutan yang memperburuk dampak banjir bandang. Ia meminta pemerintah turun tangan mengusut indikasi tersebut.

“Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional. Kerusakan hutan terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segera bertindak,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Fraksi PKS telah sepakat memotong gaji seluruh anggota FPKS untuk disumbangkan kepada korban bencana. “Ini langkah kecil dari kami untuk membantu saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah,” ujarnya. (Dev/P-2)