Prabowo: Pemerintah tak akan Tetapkan Bencana Nasional untuk Sumatra

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menetapkan status bencana nasional atas bencana yang terjadi di tiga provinsi Sumatra. Itu karena situasi dinilai masih terkendali dan mampu ditangani dengan kekuatan nasional. Penilaian itu didasarkan pada cakupan wilayah terdampak yang terbatas serta kesiapan sumber daya negara.

"Saya ditelepon banyak pimpinan Kepala Negara ingin kirim bantuan saya bilang terima kasih concern Anda kami mampu Indonesia mampu mengatasi ini. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional, kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi jadi situasi terkendali saya monitor terus," ujar Prabowo saat memberikan arahan pada Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Prabowo menekankan, fokus pemerintah saat ini bukan pada penetapan status, melainkan pada percepatan pemulihan. Pemerintah telah merencanakan pembentukan badan atau satuan tugas khusus rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan terkoordinasi.

Baca juga : Busyro Muqoddas Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra

Ia menyebut pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak akan segera dimulai. Bahkan, sebagian hunian dirancang langsung menjadi rumah permanen.

"Kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk apakah kita menamakan badan atau satgas rehabilitasi dan dekonstruksi segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan mungkin mulai hari minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap," kata dia.

Prabowo juga meminta seluruh unsur pemerintah bekerja tanpa hambatan administratif, termasuk soal lahan. Seluruh aset negara, menurutnya, bisa dimanfaatkan demi percepatan pemulihan masyarakat.

Baca juga : DPR Anggap Respons Presiden terhadap Bencana Sumatra sudah Baik

"Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya pakai lahan milik negara yang ada kalau perlu PTPN kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," tuturnya.

Terkait pendanaan, Presiden memastikan APBN telah disiapkan dan mencukupi untuk mendukung seluruh proses penanganan dan pemulihan. Ia menilai kemampuan fiskal tersebut lahir dari kebijakan efisiensi yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

"Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin di awal pemerintah kita kita menghemat ratusan triliun," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung kritik publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, langkah penghematan justru memperkuat daya tahan negara dalam menghadapi situasi krisis.

"Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 undang-undang dasar 45 sederhana, ayat 4, justru karena kita laksanakan efisiensi kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran kita punya uang sekarang," tandas Prabowo. (E-3)