Busyro Muqoddas Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra

KETUA Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mendesak pemerintah segera menetapkan status darurat kemanusiaan atau bencana nasional atas tragedi banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Busyro menyebut bencana tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi mempertegas rangkaian persoalan kemanusiaan di berbagai wilayah lain. Ia menilai bahwa sejumlah konflik agraria dan dampak proyek strategis turut berkontribusi pada terjadinya tragedi-tragedi kemanusiaan di Indonesia.

"Tragedi kemanusiaan, tragedi keadaban, tragedi etika dan moral kemanusiaan, kebangsaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini merupakan akibat dari kriminalisasi, radikalisasi, dan bahkan terorisme politik yang dilakukan oleh negara," kata Busyro dalam konferensi pers bersama Walhi, Jumat (12/12).

Baca juga : Akademisi Sebut Status Bencana Nasional tidak Memengaruhi Kecepatan Penanganan Bencana di Sumatra

Ia menambahkan bahwa kejadian di tiga provinsi tersebut mempertegas tragedi serupa di Rempang, Ternate, Morowali, Pantai Indah Kapuk, Banten, dan wilayah lain. Menurut hasil kajian lintas disiplin yang dilakukan pihaknya, pola yang muncul menunjukkan adanya dampak serius dari praktik radikalisme politik oleh negara.

"Tragedi ini adalah produk dan praktik nyata hilirisasi dari apa yang tadi di atas saya sebut sebagai radikalisme politik. Akibatnya terjadi terorisme politik. Korbannya adalah rakyat," tegasnya.

Busyro meminta Presiden dan DPR segera mengambil keputusan politik dalam waktu paling lambat dua hari ke depan.

Baca juga : Ketum PWI: Semangat Wartawan tak Boleh Surut Meski di Tengah Duka Bencana

"Kita mendesak sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya, agar Presiden selaku kepala pemerintahan dan juga bersama DPR untuk segera dalam waktu dua hari ini paling lama menetapkan status darurat kemanusiaan dan status bencana nasional untuk tiga wilayah itu," ujarnya.

Selain itu, jika status darurat ditetapkan, Busyro juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap alur bantuan. Ia menolak jika penanganan hanya diserahkan kepada aparat tanpa pengawasan publik.

Ia pun menyinggung kasus-kasus sebelumnya, termasuk saat tsunami di Aceh, di mana pengelolaan bantuan sempat dinodai berbagai penyimpangan.

"Kalau ada bantuan, itu konsepnya apa? Ini harus diawasi bersama-sama. Jangan percayakan bantuan-bantuan itu hanya pada aparat, apalagi ada unsur penumpang gelap seperti sebagian parpol yang nanti memasang bendera-bendera," ucapnya.

Lebih lanjut, Busyro juga turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya sangat ambisius namun tidak memiliki kajian kelayakan yang memadai.

Ia menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan MBG sebagai etalase politik yang tidak relevan bagi masyarakat yang sedang terdampak bencana berat.

"Proyek MBG itu berjumlah Rp300 triliun lebih. Dan dananya disedot secara ngawur dari sektor pendidikan dan lain-lain. Ini perlu dipertimbangkan bersama agar proyek MBG itu dihentikan dan dananya dialihkan ke penanganan darurat di tiga wilayah tersebut," ungkapnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga mendorong aktor-aktor masyarakat sipil ikut terlibat aktif dalam pengawalan penanganan bencana. Ia meminta agar kampus, ormas keagamaan, dan elemen masyarakat sipil menggalang aksi konkret, bukan sekadar wacana.

Busyro juga mengapresiasi inisiatif masyarakat sipil dalam memberikan bantuan, namun mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak akan cukup tanpa langkah struktural dari negara.

"Apalah artinya proyek-proyek kemanusiaan yang konkret itu kalau negara tidak ambil langkah-langkah sebagaimana tadi dilaporkan. Presiden ke sana baru tenda-tenda didirikan, itu kan kelaziman yang niradab, nirkemanusiaan, nirkepekaan," tuturnya. (H-3)