Prabowo Ungkap Alasan Pemerintah tidak Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra

PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkap alasan pemerintah tidak menetapkan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Menurutnya, keputusan itu didasari pada pertimbangan kapasitas kemampuan negara dalam menangani dampak bencana.

Dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1), Prabowo menjelaskan bahwa meski bencana berdampak serius di tiga provinsi, pemerintah menilai kapasitas nasional cukup untuk menanganinya tanpa harus menyatakan status bencana nasional.

"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, kalau kita tiga provinsi sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," kata Prabowo dikutip dari Antara, Kamis (1/1). 

Baca juga : Prabowo Ungkap Dilema Menterinya Turun ke Lokasi Bencana, Sering Dikritik dan Dihujat

Presiden menekankan keputusan ini bukan berarti meremehkan bencana. Sebaliknya, pemerintah tetap menangani dampak secara serius dengan keterlibatan langsung sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di lapangan.

"Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain," tegasnya.

Prabowo menambahkan, pemerintah menyiapkan anggaran besar dan bekerja sepenuh tenaga untuk membantu masyarakat terdampak.

Baca juga : DPR: Bencana Sumatra dan Gugatan Nelayan Jadi Ujian Asta Cita Prabowo

"Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," katanya.

Selain itu, Presiden meninjau pembangunan Rumah Hunian Danantara yang dikerjakan BPI Danantara di Kebun Tj Seumantoh, Karang Baru, Aceh Tamiang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan dan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak bencana.

Sebelum meninjau hunian, Prabowo sempat berinteraksi langsung dengan warga. Bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Presiden melihat progres pembangunan hunian yang dimulai pada 24 Desember 2025. CEO Danantara, Rosan Roeslani, memberikan penjelasan rinci mengenai proyek hunian dan fasilitas bagi masyarakat terdampak. (Ant/P-4)