Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDIRI firma analitik Big Data Evello, Dudy Rudianto menyatakan ada muatan politis dibalik kuatnya desakan penetapan status bencana nasional Sumatra. Hal tersebut diperoleh Evello setelah menganalisis narasi dari 11.706 video di Tiktok, 9.173 unggahan di Instagram dan 18.371 unggahan video Youtube.
Tak hanya itu, Evello juga menganalisis melalui percakapan dibanyak unggahan tersebut. “Kami menganalisis 2.763.310 percakapan di tiktok, 1.527.339 percakapan di instagram dan 357.587 percakapan di YouTube," jelas Dudy Rudianto, Kamis (18/12).
Hasilnya menurut Dudy terdapat motif politik dengan tujuan utama untuk melemahkan posisi pemerintah dengan berlindung dibalik desakan penetapan status bencana nasional. “Umumnya narasi politis ini berlindung dibalik tema soal blunder komunikasi kepala BNPB, tudingan bantuan yang lambat dan ketakutan audit internasional,” sambungnya.
Bahkan yang menyedihkan, narasi politis ini memanfaatkan sentimen dan tudingan keadilan Jawa-Luar Jawa. “Dengan bobot percakapan mencapai 10% lintas platform, narasi politis ini mencoba membakar sentimen tidak adil karena bencana terjadi di Sumatera dan bukan di Jawa,” ujar Dudy.
Menurut Dudy, seluruh narasi dengan tema diatas berujung pada upaya meyakinkan publik bahwa pemerintah tidak sanggup dan terjadi ketidakadilan penanganan karena kejadian bencana tidak terjadi di Jawa atau Jakarta. “Narasi ini jelas mengandung unsur pecah belah dan sangat politis sekali,” tutur Dudy.
Ketika ditanya seberapa besar perhatian publik Indonesia terhadap kejadian bencana ini. Evello papar Dudy mencatat jumlah tayang soal bencana banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar telah tayang di tiktok hingga 2,8 milyar kali tayang dengan sebaran video ke jejaring whatsapp mencapai 448.656 kali berbagi, dengan jumlah video diunduh sebanyak 877.534 unduhan.
Sementara di instagram jumlah interaksi mencapai 21.574.617 kali likes dengan penayangan mencapai 126 juta kali tayang terang Dudy. (H-2)
Prabowo menjelaskan keputusan tidak menetapkan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional karena kapasitas negara mampu menangani dampak bencana
Komisi I DPR RI mengimbau aparat keamanan dan masyarakat di Aceh untuk saling menahan diri.
SERUAN penetapan banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi bencana nasional masih terus digelorakan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menetapkan status bencana nasional atas bencana yang terjadi di tiga provinsi Sumatra.
DERITA yang dialami masyarakat Sumatra akibat bencana ekologis yang parah menarik perhatian serius dari Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor (Senator PFM).
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatra, meskipun peristiwa tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
PERKUMPULAN Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) menyampaikan sikap terkait penanganan banjir dan longsor yang melanda Sumatra.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dilakukan skala nasional sejak 26 November 2025
Seskab Teddy Indra Wijaya menepis kritik lambatnya penanganan bencana di Sumatera. Ia tegaskan pemerintah bergerak cepat tanpa sorot kamera.
Jumlah korban jiwa banjir Sumatra mencapai 1.053 jiwa. Sementara bencana akibat Siklon Senyar menyebabkan 10 korban jiwa di Malaysia, dan 20 korban jiwa di Thailand.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved