Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatra, meskipun peristiwa tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai perkembangan pembangunan 600 unit hunian, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden dari Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kapasitas negara dalam menangani dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, kalau kita tiga provinsi sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," kata Prabowo.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menganggap ringan dampak bencana yang terjadi. Ia menilai keterlibatan langsung para menteri Kabinet Merah Putih di lapangan menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam merespons kondisi tersebut.
Prabowo mengungkapkan, saat ini sedikitnya 10 menteri berada di Aceh untuk membantu penanganan pascabencana. Selain itu, dua menteri ditugaskan di Aceh Utara, sementara menteri lainnya juga tersebar di sejumlah daerah terdampak.
"Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain," jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah bekerja secara maksimal dalam upaya pemulihan pascabencana. Ia juga memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh proses penanganan.
"Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," imbuhnya.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo melakukan peninjauan langsung terhadap struktur dan fasilitas hunian yang dibangun oleh BPI Danantara, yang diberi nama Rumah Hunian Danantara, berlokasi di Kebun Tj Seumantoh, Karang Baru, Aceh Tamiang.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan bangunan serta kelengkapan fasilitas yang akan digunakan oleh warga terdampak bencana. Sebelum melakukan peninjauan, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan masyarakat yang telah menunggu kedatangannya.
Didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, Presiden kemudian meninjau hunian yang pembangunannya dimulai pada 24 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani turut memaparkan perkembangan terbaru pembangunan hunian kepada Presiden. (Ant/E-4)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
PT Agincourt Resources (PTAR) menjadi salah satu dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh pemerintah terkait dengan kerusakan ekologis yang menyebabkan bencana di Sumatra.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan bahwa pencabutan izin perhutanan terhadap 28 perusahaan oleh pemerintah berisiko menjadi kebijakan simbolik.
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
Pemerintahan telah beralih dari melayani rakyat menjadi menanggapi tekanan opini.
Dari total lahan terdampak bencana tersebut, sebagian besar mengalami kerusakan berat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved