Kerusakan dan Penanganan Bencana Siklon Senyar: Indonesia vs Malaysia vs Thailand

Siklon Tropis Senyar November 2025 memicu bencana masif di Asia Tenggara, mencatatkan korban jiwa tertinggi di Indonesia (mencapai 1.053 jiwa per 16 Desember) akibat kombinasi hujan ekstrem dan kerusakan lingkungan. Sementara, korban jiwa akibat Siklon Senyar di Malaysia dan Thailand relatif rendah (<30 jiwa).

Skala kerusakan dari banjir Sumatra diperparah kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang. Sejumlah desa di Aceh yang kini menjadi lautan kayu gelondongan adalah Tanjung Karang, Lintang Bawah, dan Sukajadi di Aceh Tamiang, dan Gampong Gedumbak di Aceh Utara. Sementara, di Sumatra Utara (Sumut) terjangan kayu gelondongan terjadi di Desa Angoli dan Aek Garoga di Batangtoru.

Baca juga : Terkait Bencana di Sumatra, Pemerintah Dinilai Kurang Tegas Ambil Keputusan

                                 Bencana Siklon Senyar di Indonesia vs Malaysia vs Thailand

Disparitas kerentanan bencana di Asia Tenggara:

• Indonesia (Faktor Ekologis): Angka korban jiwa yang ekstrem di Indonesia adalah cerminan dari kegagalan tata kelola lahan. Banjir tidak hanya membawa air, tetapi juga kayu gelondongan masif (yang terkonfirmasi sebagai salah satu penyebab utama kehancuran rumah dan kematian seketika), menunjukkan adanya praktik illegal logging dan deforestasi yang membuat hulu sungai rentan terhadap bencana.

• Malaysia dan Thailand (Faktor Kesiapan): Kedua negara ini, meskipun dihantam curah hujan ekstrem, berhasil menekan angka kematian berkat sistem peringatan dini yang efektif dan kecepatan evakuasi terpusat ke tempat penampungan resmi, membuktikan efisiensi penanganan bencana hidrometeorologi.

Indonesia kini menghadapi tantangan ganda: pemulihan infrastruktur yang hancur, sekaligus perbaikan krisis ekologis struktural yang menjadi biang keladi di balik tingginya korban jiwa. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya membangun kembali, tetapi juga merevitalisasi DAS kritis secara fundamental.

Desakan Status Bencana Nasional dan Akses Bantuan Internasional di Indonesia:

• Arie Afriansyah (Pakar Hukum Internasional UI): "Penetapan status nasional bukan hanya soal meminta bantuan luar negeri, tetapi soal akuntabilitas dan percepatan mobilisasi sumber daya pusat. Dengan status ini, prosedur birokrasi dan anggaran darurat menjadi lebih lentur dan fokus pada kebutuhan spesifik wilayah yang terisolir."

• Pakar UGM (Dwi Noverini Djenar, Bidang Geologi Bencana): "Skala kerusakan Banjir 2025, yang didominasi oleh banjir bandang kayu gelondongan, menunjukkan masalah struktural illegal logging dan kerusakan DAS yang melampaui yurisdiksi provinsi. Status nasional akan memudahkan audit tata kelola lingkungan dan mobilisasi pendanaan rekonstruksi berskala besar."

• Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala: Membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Dewan Profesor USK membuat 11 usulan rekomendasi, antara lain adalah percepatan pembukaan jalur akses transportasi utama untuk masuknya bantuan kemanusiaan internasional dan penetapan status darurat bencana yang komprehensif. “Pemintaan bantuan internasional yang telah diajukan Pemerintah Aceh kepada lembaga PBB, seperti UNDP dan UNICEF, sebagai respons terhadap kebutuhan yang semakin kompleks di lapangan.” (berita dibuat dengan bantuan AI/M-1)