Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DI saat banjir masih melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan warga bertahan di pengungsian, sikap pemerintah dalam menetapkan kebijakan bencana kembali dipertanyakan.
Barisan Muda (BARAMUDA) Indonesia menilai negara terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan politik penting, khususnya terkait status bencana nasional.
Tokoh pemuda dan salah satu pendiri BARAMUDA Indonesia Ferdiansyah Rusman kemarin menegaskan, kondisi di lapangan menunjukkan dampak banjir belum berakhir. Aktivitas warga terganggu, akses logistik belum sepenuhnya pulih dan beban penanganan masih banyak ditanggung pemerintah daerah.
“Kalau situasinya masih seperti ini, wajar jika publik bertanya, negara mau menunggu sampai kapan untuk bersikap tegas? Status bencana nasional seharusnya sudah dipertimbangkan,” paparnya, Minggu (14/12).
Menurut Ferdi, penetapan status bencana bukan sekadar urusan administratif, melainkan keputusan politik yang menentukan seberapa besar negara hadir dalam krisis.
“Tanpa status nasional, daerah dipaksa bekerja dengan keterbatasan. Padahal ini bencana besar yang dampaknya lintas wilayah,” tandasnya.
Selain itu lanjut Fredi, BARAMUDA Indonesia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang belum membuka ruang terhadap bantuan internasional. Ferdi menilai, dalam situasi darurat kemanusiaan, pendekatan kebijakan seharusnya lebih mengutamakan keselamatan warga.
“Kemandirian nasional penting, tapi jangan sampai menjadi alasan menunda pertolongan. Bantuan internasional bisa menjadi penguat jika dikelola negara dengan baik,” terangnya.
Ferdi menambahkan, BARAMUDA Indonesia mendesak pemerintah pusat segera mengevaluasi arah kebijakan penanganan banjir di Sumatra agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat terdampak dan menjawab rasa keadilan publik (AN/E-4)
Penataan ulang tata ruang, penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan alam harus menjadi prioritas, bukan sekadar slogan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
Karena itu jutaan korban banjir di lebih separuh kawasan Provinsi Aceh dan tetangga Sumatra Utara serta Sumatra Barat untuk yakin di balik cobaan Allah ada rahasia luar biasa bagi mereka.
BULAN Sabit Merah Indonesia (BSMI) melakukan soft launching Klinik Pusat Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi (PPKR) Aceh Tamiang pada Minggu (18/1).
SUASANA konser Slank x HS Berani Kita Beda di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Lampung, Sabtu malam (17/1), tak hanya dipenuhi euforia musik, tetapi juga semangat solidaritas.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatra, meskipun peristiwa tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
PERKUMPULAN Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) menyampaikan sikap terkait penanganan banjir dan longsor yang melanda Sumatra.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dilakukan skala nasional sejak 26 November 2025
Seskab Teddy Indra Wijaya menepis kritik lambatnya penanganan bencana di Sumatera. Ia tegaskan pemerintah bergerak cepat tanpa sorot kamera.
Hal tersebut diperoleh Evello setelah menganalisis narasi dari 11.706 video di Tiktok, 9.173 unggahan di Instagram dan 18.371 unggahan video Youtube.
Jumlah korban jiwa banjir Sumatra mencapai 1.053 jiwa. Sementara bencana akibat Siklon Senyar menyebabkan 10 korban jiwa di Malaysia, dan 20 korban jiwa di Thailand.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved