Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menyerukan solidaritas penuh dari seluruh kepala daerah di Sumbar untuk memperkuat penanganan dampak bencana hidrometeorologi dan ekologis. Hingga kini, 194 jiwa dilaporkan meninggal dunia dan 216 orang warga masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan.
Upaya saling membantu dan saling menguatkan adalah satu-satunya yang bisa dilakukan di tengah urungnya pemerintah menetapkan bencana Sumatra sebagai bencana nasional.
Sejumlah wilayah hingga saat ini masih sulit dijangkau karena akses terputus, cuaca yang tidak menentu, dan mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Di Kabupaten Agam, kerusakan jalan dan jembatan membuat proses evakuasi warga berjalan lambat. Pasaman Barat melaporkan kerusakan permukiman yang masif.
Kota Padang Panjang menghadapi gangguan layanan dasar akibat longsor. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Tanah Datar, terjangan banjir bandang telah menghanyutkan puluhan rumah dan merusak lahan pertanian warga.
Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, serta beberapa wilayah lain juga mencatat telah mengalami kerusakan berat dan korban jiwa akubat bencana tersebut.
Melihat luasnya dampak yang ditimbulkan bencana, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan tidak boleh dibebankan kepada daerah terdampak semata. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota untuk segera menggerakkan seluruh sumber daya guna membantu daerah yang sedang berjuang.
“Hari ini sebagian saudara kita berjuang dalam kesedihan yang mendalam. Jangan biarkan mereka berdiri sendiri. Kita punya kewajiban moral, sosial, dan kemanusiaan untuk saling menguatkan,” tegas Mahyeldi di Padang, Rabu (3/12).
Gubernur menginstruksikan agar daerah-daerah yang tidak terdampak untuk segera mengirimkan dukungan, mulai dari alat berat, SDM teknis, relawan, logistik, hingga alokasi anggaran sesuai kapasitas masing-masing. Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Saya meminta seluruh bupati dan wali kota untuk bergerak cepat memberikan bantuan konkret. Penanganan bencana ini adalah tugas bersama sebagai satu kesatuan Sumatra Barat,” ujarnya.
Gubernur Mahyeldi juga meminta agar koordinasi lintas daerah diperkuat melalui BPBD kabupaten/kota dan BPBD Provinsi Sumbar, sehingga setiap dukungan yang dikirim dapat tepat guna dan tepat sasaran. Semakin cepat sinergi antardaerah diwujudkan, semakin besar peluang untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mempercepat pemulihan.
Gubernur menutup seruannya dengan ajakan untuk memperkuat kebersamaan, karena menurutnya kekuatan Sumbar terletak pada solidaritas masyarakatnya.
“Bencana boleh memisahkan jarak, tetapi tidak boleh memisahkan kepedulian. Mari berdiri bersama, kirimkan bantuan terbaik, dan tunjukkan bahwa Sumatera Barat adalah rumah besar yang selalu saling menjaga,” tutur Mahyeldi. (YH/E-4)
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
HARAPAN baru mulai tumbuh di tengah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan pemda di Sumatra Utara agar tidak menyelewengkan dana penanganan bencana.
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
BADAN Rescue Nasional Demokrasi (NasDem) Sumatera Barat menargetkan pembentukan pengurus Badan Rescue NasDem Daerah (BRND) tingkat kota, kabupaten dan kecamatan yang ada di Sumbar.
DUA bulan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025, sebanyak 40 warga di Sumatra Utara masih dinyatakan hilang.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatra, meskipun peristiwa tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
PERKUMPULAN Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) menyampaikan sikap terkait penanganan banjir dan longsor yang melanda Sumatra.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dilakukan skala nasional sejak 26 November 2025
Seskab Teddy Indra Wijaya menepis kritik lambatnya penanganan bencana di Sumatera. Ia tegaskan pemerintah bergerak cepat tanpa sorot kamera.
Hal tersebut diperoleh Evello setelah menganalisis narasi dari 11.706 video di Tiktok, 9.173 unggahan di Instagram dan 18.371 unggahan video Youtube.
Jumlah korban jiwa banjir Sumatra mencapai 1.053 jiwa. Sementara bencana akibat Siklon Senyar menyebabkan 10 korban jiwa di Malaysia, dan 20 korban jiwa di Thailand.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved