DPR Anggap Respons Presiden terhadap Bencana Sumatra sudah Baik

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan respons terukur dalam penanganan bencana Sumatra, dengan fokus pada pemulihan infrastruktur dasar.  Menurut Nurdin, instruksi Presiden Prabowo untuk memprioritaskan perbaikan akses jalan, jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi (sinyal) merupakan langkah krusial untuk memastikan wilayah terdampak tidak terisolasi dan layanan publik dapat segera beroperasi kembali. Kecepatan dalam penanganan ini dinilai menjadi kunci untuk menyelamatkan dan meringankan beban masyarakat.

Dirinya juga menyoroti betapa pentingnya aspek bantuan logistik dan keringanan beban finansial. Pemerintah, di bawah koordinasi lintas kementerian, telah memastikan distribusi cepat makanan, obat-obatan, dan tenda pengungsi. Selain itu, Nurdin Halid memberikan pujian khusus atas keputusan humanis Presiden Prabowo untuk menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana.

“Keputusan penghapusan utang KUR adalah kebijakan yang sangat berpihak kepada rakyat. Ini memberikan nafas bagi para petani dan pelaku usaha mikro untuk bangkit, tanpa harus memikirkan beban utang yang mustahil dibayar saat mereka kehilangan segalanya," ujar Nurdin, dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (11/12).

Baca juga : Purbaya Sisir Anggaran Negara, Ada Rp60 Triliun untuk Pemulihan Sumatra

Gerak cepat pemulihan infrastruktur didukung oleh pengerahan penuh sumber daya negara. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung memimpin perbaikan jalan dan jembatan yang terputus, dibantu oleh BUMN Karya seperti Hutama Karya dan Waskita. 

Sementara itu, Kementerian ESDM dan PLN mengerahkan tim pemulihan untuk jaringan kelistrikan, dan BUMN telekomunikasi berupaya mengembalikan sinyal. Kecepatan ini diperkuat dengan adanya koordinasi lintas kementerian dan pemantauan langsung dari pusat, termasuk permintaan laporan detail dari Kepala BNPB mengenai kebutuhan dana rehabilitasi. 

Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk tidak hanya menangani darurat, tetapi juga merencanakan pemulihan jangka panjang yang terstruktur dan terukur.

Baca juga : Akademisi Sebut Status Bencana Nasional tidak Memengaruhi Kecepatan Penanganan Bencana di Sumatra

Upaya pemulihan listrik sempat menjadi tolok ukur kecepatan respons. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menunjukkan kerja keras maksimal timnya, di mana pada Minggu malam (7/12), ia melaporkan bahwa pasokan listrik di Aceh telah pulih hingga 93%. Baginya, laporan tersebut adalah cerminan dari dedikasi tanpa lelah yang wajib dipuji, meskipun kondisi faktual di lapangan kerap kali sulit diprediksi dan di luar kendali manusia akibat dampak bencana.

Meskipun demikian, Nurdin Halid menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi realitas di lapangan. Ia mencatat adanya informasi terkini pada Selasa (9/12), di mana PLN menyampaikan permohonan maaf dan mengoreksi data pemulihan, mengakui bahwa banyak warga yang listriknya belum menyala akibat kerusakan masif. 

“Kami menghargai kerja keras PLN dan Menteri ESDM, namun kami juga meminta agar komitmen kompensasi bagi warga yang terdampak pemadaman yang berkepanjangan segera diwujudkan, sekaligus memastikan percepatan pembangunan kembali tower darurat dan jaringan tegangan rendah, agar tujuan pemulihan 100 persen segera tercapai dan transparan," pungkas Nurdin. (E-3)