Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya minta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantu pemerintah daerah menyiapkan lahan pembangunan hunian pembangunan 2.000 hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera.
Menurut Indrajaya, kepala daerah di wilayah terdampak bencana membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya ATR/BPN, untuk memastikan ketersediaan lahan sekaligus kejelasan status hukumnya.
“ATR/BPN harus ikut turun tangan membantu kepala daerah dalam menyiapkan lahan untuk hunian korban bencana. Kementerian ini yang paling mengetahui kondisi, peruntukan, dan status hukum lahan di wilayah terdampak,” ujar Indrajaya, Kamis (18/12).
Ia menilai persoalan lahan kerap menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan hunian tetap pascabencana. Tanpa kepastian status lahan, proses pembangunan rumah bagi para korban berpotensi mengalami keterlambatan dan berlarut-larut.
Selain itu, Indrajaya juga mendorong ATR/BPN untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurutnya, sinergi antarkementerian sangat dibutuhkan agar perencanaan hingga pembangunan hunian tetap dapat berjalan terpadu dan efisien.
“Koordinasi ATR/BPN dengan Kementerian PKP sangat penting agar penyiapan lahan dan pembangunan rumah berjalan seiring. Jangan sampai rumah siap dibangun, tapi lahannya belum tuntas,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan Papua Selatan tersebut.
Indrajaya berharap pemerintah dapat bergerak cepat dan responsif, mengingat para korban bencana sangat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.
“Kami berharap lahan untuk rumah hunian tetap ini bisa segera disiapkan, sehingga pembangunan dapat dilakukan secepat mungkin dan para korban bencana bisa segera menempati rumah yang layak,” pungkasnya. (H-4)
Penetapan penerima hunian tetap (huntap) pascabencana alam 25 November 2025 di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, berpotensi menimbulkan konflik sosial.
KEBUTUHAN akan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang terus meningkat seiring berulangnya banjir yang melanda wilayah tersebut.
Maruarar menyampaikan pembangunan Huntap akan bergotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyat.
KEBIJAKAN hunian sementara (untara) dan hunian tetap (huntap) pascabencana di Sumatra harus dirancang untuk mencegah terulangnya bencana, bukan sekadar untuk memulihkan.
PEMERINTAH Kota Padang akan membangun hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir yang terdampak. Sekitar 3,5 hektare lahan yang siap dijadikan lokasi Huntap.
BNPB terus melakukan evaluasi pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
KEBUTUHAN akan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang terus meningkat seiring berulangnya banjir yang melanda wilayah tersebut.
Maruarar menyampaikan pembangunan Huntap akan bergotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyat.
hunian tetap (huntap) untuk para korban bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah yang selesai 2026. Selagi huntap belum selesai dibangun, warga diminta bertahan di pengungsian
Keberadaan huntap ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para penyintas bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved