Pemerintah Siapkan 2.600 Huntap Bencana Sumatra

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat penanganan bencana Sumatra bersama sejumlah Menteri dan Kepala Daerah. Rapat tersebut membahas terkait pembangunan 2600 hunian tetap (Huntap) untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Jakarta pada Kamis (25/12).  

Maruarar menyampaikan pembangunan Huntap akan bergotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyat. 

"Kami memimpin rapat percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat, melalui semangat gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi," ujarnya dikutip pada Jumat (26/12). 

Baca juga : DPR Minta Kementerian Agraria Sediakan Lahan Pembangunan Huntap Korban Bencana Sumatra

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Maruarar menekankan lokasi huntap akan aman dari bencana dan tidak merusak lingkungan, agar masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah layak huni. 

"Kami menegaskan agar lokasi hunian tetap dipersiapkan dengan baik, aman dari banjir dan longsor, tidak merusak lingkungan, dekat dengan fasilitas umum, serta jelas secara hukum," ungkapnya. 

Maruarar menegaskan pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari kesiapan pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Baca juga : Hunian Tetap untuk Korban Longsor Banjarnegara Siap 2026, Warga Diminta Bertahan di Pengungsian

Selain itu, Mauarar juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah bersedia untuk ikut gotong royong dalam pembangunan hunian tetap, serta seluruh jajaran, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga. 

Sementara, sambil menunggu proses pembangunan Huntap. Kementerian Sosial RI akan menempatkan warga terlebih dahulu di hunian sementara (huntara). Pemerintah melalui Kemnsos juga mengusulkan akan memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan hingga maksimal tiga bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per rumah bagi keluarga terdampak.

"Kami memberikan jaminan hidup, kita tunaikan sebesar 10.000 rupiah atau misalkan menjadi 15.000, berarti sebulannya mendapatkan 450.000 perorang untuk membeli lauk pauk selama di Huntara, selama-lamanya 3 bulan," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara daring dalam rapat. (H-2)