Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PenyidikJaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mendalami dugaan tindak pidana korupsi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Terjadi kenaikan jumlah kasus pengambilan JHT menjadi 2,19 juta kasus pada Oktober 2020 yang sebelumnya hanya 1,84 juta kasus pada Oktober 2019 atau naik 19%,"
Dengan pertambahan pekerja lepas tersebut, pemerintah diharapkan memberikan bantuan kepada pekerja lepas seperti jaminan ketika berhenti bekerja.
Ada 1.923 tenaga honorer yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka, Nusa Tenggara Timur belum masuk dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan
Gubernur Erzaldi berharap kepada masyarakat Air Belo untuk mengikuti program yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat peduli dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja. Terbukti dari hasil regulasi perlindungan terhadap pekerja ini.
Bentuk sistem jaminan sosial merupakan kewenangan sepenuhnya DPR dan presiden untuk menentukan mengaturnya. Model yang akan dikembangkan dapat memilih dari berbagai model yang ada
Pimpinan KPK bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan penyaluran bantuan subsidi gaji.
Di tahap ketiga ini ada 3,5 juta pekerja yang menerima. Kami sudah menyerahkan 9 juta data ke Kemenaker.
Pemerintah menolak data 1,6 juta pegawai yang diusulkan menerima Rp600 ribu per bulan. Banyak perusahaan swasta memberikan data sembarangan.
Ada upaya pencurian data via media sosial dengan menggunakan akun palsu yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK.
BPJS Ketenagakerjaan memperpanjang pelaporan rekening karyawan terkait subsidi gaji hingga pertengahan September. Sebelumnya, pemerintah telah mencairkan subsidi gaji tahap awal.
Pekerja yang mendapatkan subsidi harus terdaftar sebagai peserta BPJS aktif sampai Juni 2020. Peserta yang membayar iuran dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah Rp5 juta.
DPR menyebut pemerintah harus memperhatikan pekerja yang tak terdaftar di BP Jamsostek.
Menaker membantah rumor yang menyebutkan bahwa bantuan subsidi upah (BSU) dibatalkan.
Saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu masih dalam proses penyelesaian.
Dampak pandemi covid-19 menyebabkan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan klaim Jaminan Hari Tua meningkat tajam di Kabupaten Raja Ampat.
Sedangkan untuk non penerima upah kepesertaannya berdsarkan kesadaran masing masing, dan iurannya ditanggung sendiri
Hingga kini, nomor rekening pekerja yang diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan hampir mencapai 15 juta. Sehingga 25 Agustus 2020 program subsidi tenaga kerja bisa diluncurkan.
Pekerja yang mendapatkan bantuan pemerintah ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Mereka yang menerima bantuan adalah pekerja formal yang upahnya di bawah Rp5 juta per bulan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved