Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Tenaga Kerja (Kemenaker) menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah mevalidasi pekerja yang akan mendapatkan subsidi upah. Hingga kini, nomor rekening pekerja yang diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan hampir mencapai 15 juta. Diharapkan, pada 25 Agustus mendatang, program tersebut dapat diluncurkan. Subsidi kepada pekerjaan diharapkan akan meningkatkan daya beli. Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap pekerja yang berhak menerima subsidi upah.
"Sampai sekarang, sudah mendekati 15 juta nomor rekening pekerja. Mudah-mudahan tanggal 25 Agustus ini, Bapak Presiden berkenan meluncurkan program ini," kata Menaker di sela-sela kunjungan di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (19/8).
Menurutnya, subsidi upah yang diberikan oleh pemerintah adalah untuk para pekerja yang menerima pendapatan di bawah Rp5 juta dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi tersebut totalnya mencapai Rp2,4 juta selama empat bulan dan diterimakan per bulannya Rp600 ribu.
"Dengan adanya subsidi tersebut, harapannya akan meningkatkan daya beli dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi," katanya.
Menaker juga meninjau kegiatan tes rapid dan pemeriksaan kesehatan kepada para pekerja yang dilangsungkan di salah satu hotel di Purbalingga. Tes kesehatan tersebut meliputi tes rapid Covid-19, tes gula darah rutin, rontgen dan lainnya. Tes tersebut dalam rangka Gerakan Pekerja Sehat di perusahaan.
"Harapan kami, para pekerja mulai adaptasi kebiasaan baru. Saya berharap teman-teman produktif tapi aman dari Covid-19, menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Itu yang kami harapkan, tetap sehat dan semangat Covid-19 ini," jelas Menaker.
baca juga: Pemkab Cianjur Menyusun Jurus Pulihkan Ekonomi
Pada bagian lain, Menaker menyatakan data per 31 Juli, pekerja yang kena PHK maupun dirumahkan sebanyak 3,5 juta. Tetapi lebih besar mereka yang dirumahkan daripada PHK.
"Dengan adanya adaptasi kebiasaan baru yang dimulai, maka perusahaan mulai beroperasi dan produksi kembali. Saya mengajak kepada pengusaha untuk kembali mengajak kembali teman-teman yang dirumahkan. Saya berharap lebih kepada teman-teman yang dirumahkan untuk dapat bekerja kembali," ujarnya.
Tes kesehatan yang digelar diikuti oleh seribuan pekerja, 300 pekerja mengikuti tes rapid dan 700 pekerja lainnya mengikut pengecekan asap urat, kolesterol dan gula darah. Selain itu, Kemenaker juga menyerahkan 1.000 masker. (OL-3)
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) menempuh dialog bipartit.
KPK sejatinya menyebut hasil pemerasan yang dilakukan para tersangka sebanyak Rp53 miliar. Sebagian uang sudah berubah menjadi aset berupa lahan.
Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan skor 57,8 dan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan skor 54.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun itu justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional
39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 42 juta. Santunan ini diserahkan langsung sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan, di Anjungan City Of Makassar
Akumulasi saldo JHT dan dana hasil pengembangannya bisa dicairkan setelah pekerja pensiun ataupun sudah tidak lagi bekerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved