Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menargetkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja atau buruh, yang bergaji di bawah Rp 5 juta, mulai ditransfer pada akhir Agustus 2020. Hal itu sekaligus membantah rumor yang menyebutkan bahwa BSU dibatalkan.
“Subsidi upah sebenarnya bukan diundur apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan mulai ditransfer akhir Agustus 2020,” kata Menaker, kemarin.
“Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali,” ujar Menaker.
Menurut Ida, hingga kini pihaknya belum mentransfer dana itu karena ingin memastikan terlebih dahulu bahwa data calon penerima sudah tervalidasi dan terverifikasi.
Pemeriksaan itu, menurut petunjuk teknis, akan menghabiskan waktu empat hari. Setelah diperoleh kesesuaian, data itu akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan uang yang akan disalurkan ke bank penyalur, yakni bank-bank pemerintah.
Menaker mendorong pekerja untuk segera menyerahkan data rekening kepada BPJS Ketenagakerjaan sehingga proses berjalan lancar. Ia juga berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk mendorong perusahaan yang belum memberikan nomor rekening pekerja supaya segera menyerahkan. Hingga kini masih terdapat 2 juta data nomor rekening yang belum masuk.
Perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya nanti akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan tertentu.
Validasi
BP Jamsostek Wilayah Sumatra Bagian Selatan meminta perusahaan di wilayahnya agar secepatnya memperbarui kembali validasi nomor rekening pekerja sebelum 31 Agustus 2020.
Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Sumbagsel, Arief Budiarto, mengatakan, jika perusahaan sudah melaporkan data nomor rekening, bantuan subsidi upah dapat diterima oleh para pekerjanya.
Pihaknya pun telah melakukan validasi progres pemutakhiran nomor rekening sebanyak 637.033 tenaga kerja. “Khusus di Sumatra Selatan, data yang berhasil kami sisir sebanyak 235.576 tenaga kerja,” kata Arief.
BP Jamsostek, tambahnya, hanya bertugas sebagai pemberi data, bukan sebagai penyalur ataupun penentu pekerja yang berhak menerima subsidi gaji.
Sementara itu, Agus Susanto, selaku Direktur Utama BP Jamsostek, mengatakan pihaknya telah memberikan data calon penerima bantuan subsidi upah untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker. Tujuannya mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring, dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.
Agus menjelaskan, dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul 13,7 juta nomor rekening. “Sudah kami validasi berlapis hingga tiga tahap. Jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah itu, kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta. Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja yang nomor rekeningnya belum diterima,” jelasnya. (DW/Ant/X-11)
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun itu justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional
39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 42 juta. Santunan ini diserahkan langsung sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan, di Anjungan City Of Makassar
Khusus bagi daerah yang masuk dalam level 2 dan 3, pemerintah mengimbau kepada sektor non-esensial untuk tetap memberlakukan Work From Home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
Presiden Jokowi belakangan ini kerap membagi-bagikan bansos ke masyarakat secara langsung. Ini penjelasan Istana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved