Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya sudah menerima informasi yang dimaksud dan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kita harus tanya Kementerian Sosial juga. Kalau bantuan sosial kan itu harus kepada Kementerian Sosial," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/1).
Baca juga : Bawaslu Sulsel Kaji Dugaan Pelanggaran Bansos
Bagja mengatakan, penelusuran yang dilakukan jajarannya untuk memastikan betul tidaknya kegiatan bagi-bagi bansos berstiker Prabowo-Gibran ke masyarakat. Baginya, penelusuran oleh Bawaslu adalah hal yang tepat.
Apalagi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah menyatakan bahwa peristiwa itu ditangani pihaknya.
Menurut Bagja, pihaknya bakal segera bersurat dengan Kemensos untuk memastikan apakah betul bansos pemerintah digunakan untuk kepentingan kampanye.
Baca juga : Anggaran Bansos 2024 Capai Rp75 Triliun, Ini Target Penerimanya
"Harus ada keterangan, khususnya dari Kementerian Sosial, juga mungkin BUMN nanti kita coba."
Ia menegaskan, Bawaslu mempersoalkan hal tersebut karena bansos pemerintah tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye capres-cawapres.
"Bansos sebagai program pemerintah tidak boleh digunakan oleh capres ataupun cawapres," jelasnya.
Sebelumnya, bansos berupa beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) produksi Perum Bulog dengan stiker Prabowo-Gibran beredar ke masyarakat di tengah masa kampanye Pemilu 2024. (Tri/Z-7)
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved