Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengaku masih mengkaji dugaan kecurangan politik uang yang diduga dilakukan oleh tim pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Mardiana mengaku pihaknya akan mengacu pada Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf (e) terkait politik uang.
"Nanti kita lihat dulu seperti apa materinya, belum ada laporan," tukas Mardiana saat dikonfirmasi, Rabu (31/1).
Dalam sebuah video yang beredar viral di media sosial, sejumlah bahan pokok, seperti minyak goreng, mi instan, teh, dimasukkan satu persatu dalam wadah berupa kantongan berwana biru muda, bergambar karikatur Prabowo-Gibran.
Baca juga : Prabowo-Gibran akan Hadiri Rakernas TKN Siang Ini
Video yang berdurasi 30 detik tersebut diunggah di akun media sosial instagram @nurmansah_lubis, Selasa (30/1).
"Rakyat dibodohi dan dipelihara kemiskinannya dibayar untuk 5 tahun sekali, kekuasaan mudah membeli kemiskinan rakyat, tetapi ingat Allah tidak tidur,” bunyi narasi postingan tersebut.
Dalam video tersebut, setelah bahan-bahan pokok dimasukkan dalam kantong bertuliskan Relawan For Gibran #BarisanRFG #GerakanIndonesiaCerdas, sema kantongan tersebut diangkut menggunakan mobil jenis pick up (bak terbuka).
Baca juga : Prabowo-Gibran Mulai Kampanye Perdana Akhir Pekan Ini di Surabaya
Hanya saja tidak diketahui, bahan pokok tersebut akan diangkut kemana, tapi dari plat kendaraan tersebut yang menggunakan nomor polisi DD, kemungkinan itu terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Tapi saat dikonfirmasi ke pemilik akun, dia hanya membenarkan jika memang gambar tersebut diambil di wilayah Sulsel, tanpa menjelaskan daerah atau kabupaten/kota nya. (Z-8)
Baca juga : Bawaslu Tegaskan Bag-Bagi Sembako saat Kampanye Dilarang
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved