Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengaku masih mengkaji dugaan kecurangan politik uang yang diduga dilakukan oleh tim pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Mardiana mengaku pihaknya akan mengacu pada Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf (e) terkait politik uang.
"Nanti kita lihat dulu seperti apa materinya, belum ada laporan," tukas Mardiana saat dikonfirmasi, Rabu (31/1).
Dalam sebuah video yang beredar viral di media sosial, sejumlah bahan pokok, seperti minyak goreng, mi instan, teh, dimasukkan satu persatu dalam wadah berupa kantongan berwana biru muda, bergambar karikatur Prabowo-Gibran.
Baca juga : Prabowo-Gibran akan Hadiri Rakernas TKN Siang Ini
Video yang berdurasi 30 detik tersebut diunggah di akun media sosial instagram @nurmansah_lubis, Selasa (30/1).
"Rakyat dibodohi dan dipelihara kemiskinannya dibayar untuk 5 tahun sekali, kekuasaan mudah membeli kemiskinan rakyat, tetapi ingat Allah tidak tidur,” bunyi narasi postingan tersebut.
Dalam video tersebut, setelah bahan-bahan pokok dimasukkan dalam kantong bertuliskan Relawan For Gibran #BarisanRFG #GerakanIndonesiaCerdas, sema kantongan tersebut diangkut menggunakan mobil jenis pick up (bak terbuka).
Baca juga : Prabowo-Gibran Mulai Kampanye Perdana Akhir Pekan Ini di Surabaya
Hanya saja tidak diketahui, bahan pokok tersebut akan diangkut kemana, tapi dari plat kendaraan tersebut yang menggunakan nomor polisi DD, kemungkinan itu terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Tapi saat dikonfirmasi ke pemilik akun, dia hanya membenarkan jika memang gambar tersebut diambil di wilayah Sulsel, tanpa menjelaskan daerah atau kabupaten/kota nya. (Z-8)
Baca juga : Bawaslu Tegaskan Bag-Bagi Sembako saat Kampanye Dilarang
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved