Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEMERINTAH melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan mulai mentransfer dana bantuan langsung tunai bagi pekerja dengan
gaji di bawah Rp5 juta pada akhir Agustus ini.
“Semoga sesuai dengan rencana, kami akan mulai melakukan pencairan akhir bulan ini. Ke depannya, sekurang-kurangnya akan dicairkan untuk 2,5 juta pekerja per batch setiap pekan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat dengan Komisi IX DPR, kemarin.
Presiden Joko Widodo akan meresmikan peluncuran program itu sebagai bentuk simbolis dari penyerahan bantuan untuk pekerja.
“Besok (hari ini) akan ada launching program ini oleh Bapak Presiden RI,” ujarnya.
Kemenaker kini tengah menyiapkan proses administrasi untuk transfer bantuan tahap pertama. Proses itu membutuhkan waktu,
tapi tetap diupayakan dalam waktu singkat.
“Per hari ini, BP Jamsostek telah menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah sebanyak 2,5 juta pekerja,” jelasnya.
“Program ini juga melengkapi yang sudah ada. Pekerja informal sudah dibantu melalui program bantuan sosial untuk 120 juta penerima. Ada juga Kartu Prakerja untuk 5,6 juta penerima. Listrik juga sudah dicover oleh pemerintah,” tambah Ida.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp37,8 triliun untuk program tersebut. Bantuan akan disalurkan kepada 15,7 juta pekerja yang bergaji
di bawah Rp5 juta serta terdaftar di BP Jamsostek per Juni 2020.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyebut pemerintah harus memperhatikan pula pekerja yang tidak terdaftar di BP Jamsostek.
“Ini kok (BLT) terbatas pada pekerja/buruh yang terdaftar di BP Jam sostek saja? Persoalannya ini kan anggaran negara. Rakyat yang tercatat sebagai warga negara Indonesia bukan hanya yang tercatat di BP Jamsostek,” tegas Saleh.
Menurut dia, pekerja yang tak mendaftar BP Jamsostek mungkin karena kesalahan dari BP Jamsostek sendiri yang tak bisa meningkatkan kepesertaan. Kemungkinan lainnya karena penghasilan kecil dan tak mampu mendaftar.
“Banyak yang gajinya di bawah Rp1 juta, lalu Rp250 ribu harus diberikan sebagai iuran ke BP Jamsostek. Ya mereka akan kekurangan, hidupnya bagaimana?” papar dia.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Agus Susanto mengatakan pihaknya sudah memvalidasi 10,8 juta nomor rekening pekerja penerima subsidi. Angka itu belum tuntas karena pekerja yang tercatat mendapatkan BLT sebanyak 15,7 juta.
“Kami serahkan data ini secara bertahap kepada pemerintah untuk memudahkan monitoring dan evaluasi tahap berikutnya sehingga program berjalan baik,” kara Agus.
Masalah penyaluran
Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan pendataan terkait dengan BLT dalam bentuk subsidi gaji.
“Kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian nasional, juga menyangkut tenaga kerja yang mengalami PHK maupun tidak, harus dilakukan secara cepat dan tepat,” kata Puan, kemarin.
Selain itu, tambahnya, pemerintah mesti memperhatikan dan mencari solusi yang berperikemanusiaan bagi para pekerja yang tidak memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.
Puan mengatakan, pemenuhan ke butuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda, khususnya pada masa pandemi covid-19 yang membawa dampak luas.
“Pemerintah harus mampu menyu sun dan melaksanakan kebijakan yang adil dan berkeperimanusiaan untuk seluruh rakyat,” tegasnya. (Pro/X-11)
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun itu justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional
39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 42 juta. Santunan ini diserahkan langsung sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan, di Anjungan City Of Makassar
Khusus bagi daerah yang masuk dalam level 2 dan 3, pemerintah mengimbau kepada sektor non-esensial untuk tetap memberlakukan Work From Home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.
ORGANISASI nirlaba Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) resmi berdiri dengan misi mendukung dan mengawal pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data survei BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai sekitar Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi tahun 2025 secepatnya atau sebelum 1 Januari 2025.
Rabu (11/12) menjadi hari terakhir penetapan penaikan upah minimum provinsi (UMP). Sebagian besar pemerintah provinsi pun sudah secara resmi mengeluarkan besaran upah terbaru
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025.
REKTOR Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita, menyebut gejala korupsi di Indonesia sudah memasuki level siaga
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved