Headline
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk cermat menyalurkan bantuan subsidi gaji. Program yang direncanakan berlangsung hingga pertengahan 2021 itu akan diawasi secara ketat supaya nihil penyelewengan.
“KPK konsentrasi dalam mengawasi setiap rupiah yang dianggarkan negara untuk pemulihan ekonomi nasional karena covid-19. Dalam program ini, dengan anggaran Rp37 triliun, KPK ingin pastikan tepat sasaran, efektif, dan efi sien,” tegas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron seusai membahas rekomendasi mengenai subsidi upah di Jakarta, kemarin.
Turut hadir Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto.
Ghufron mengatakan KPK akan mengawal program ini dan tidak dalam posisi menakuti. Penekanannya ialah bagaimana program itu teralisasi sesuai perencanaan dan akuntabel.
“Maka KPK menekankan program ini agar basis data dari Kemenaker dipadankan dengan data di Kemensos, penerima kartu prakerja di Kemenko Perekonomian, dan dari Ditjen Pajak. Untuk memastikan apakah benar yang diklaim data BPJS Tenaga Kerja itu upah (penerima program ini) di bawah Rp5 juta,” paparnya.
Berdasarkan data keikutsertaan, program BPJS Ketenagakerjaan diikuti 58% pekerja. Berarti terdapat 42% buruh yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak merasakan subsidi upah.
“Ini momentum untuk menambah kepesertaan BPJS dan apakah bisa setelah syarat penerima subsidi ini diberikan kepada yang sudah berstatus peserta BPJS sebelum Juni 2020. Saya harap dibolehkan atau bahkan ini menambah animo untuk masuk BPJS,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan rekomendasi mengenai program insentif upah berisi penekanan mengenai validitas data penerima manfaat. Perlu cek silang data yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dengan data lainnya.
“Ini penting karena kriteria penerima punya upah di bawah Rp5 juta, padahal kita tahu perusahaan yang memberikan data juga melaporkan PPh 21,” katanya.
Ida Fauziah mengaku sudah menindaklanjuti rekomendasi KPK yang berisi tiga poin utama. Intinya mengenai akuntabilitas dan memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik secara materiil maupun formal.
“Kami buat posko pengaduan dan sistem cek secara daring melalui portal Sisnaker, 130 ribu yang bermasalah itu bisa melapor. Seluruh penerima manfaat yang masuk kriteria tapi terkendala akan digabungkan ke batch 4 atau 5,” pungkasnya. (Cah/P-5)
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama kepada 2.450.068 pekerja per hari ini, Selasa (24/6).
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun itu justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional
39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 42 juta. Santunan ini diserahkan langsung sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan, di Anjungan City Of Makassar
Khusus bagi daerah yang masuk dalam level 2 dan 3, pemerintah mengimbau kepada sektor non-esensial untuk tetap memberlakukan Work From Home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved