Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak, berikut tim sukses dan pendukungnya, diminta untuk agar tidak merayakan berlebihan.
PILKADA 2020 tinggal menunggu hasil perhitungan suara. Namun, dugaan tindak pidana pemilihan yang tengah ditangani Bawaslu terus berjalan.
Menurut catatan Bawaslu, dugaan pelanggaran politik uang menjadi yang terbanyak 104 perkara, lalu dugaan pelanggaran netralitas aparatus sipil negara (ASN) berjumlah 21.
Abhan menegaskan pengerahan massa sangat berisiko menimbulkan kerumunan. Penularan covid-19 bisa terjadi saat kerumunan muncul.
Dari total 211 dugaan politik uang itu, 27 di antaranya telah masuk ke penyidik kepolisian. Kemudian 78 masih diproses Bawaslu dan 106 dihentikan penanganannya.
Situasi itu terjadi lantaran tidak adanya konsistensi antara PPK, KPU kabupaten atau kota, dan provinsi terkait arahan penggunaan Sirekap oleh KPU pusat.
Ia menegaskan, penghitungan suara di Sumbawa sudah mendapatkan perhatian dari Bawaslu sejak awal.
BERDASARKAN data Bawaslu RI yang dimutakhirkan hingga pukul 06.00 WIB kemarin terdapat 58 tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang.
Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang paling banyak dilakukan pemungutan suara ulang yakni 16 TPS
Dalam Peraturan KPU, tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan maksimal dilakukan hingga Senin (14/12/2020).
Pasangan calon, tim kampanye, dan partai politik pengusung mengendalikan pendukung masing-masing agar tidak membuat kerumunan atau membuat perayaan yang berlebihan.
Bawaslu meminta jajaran KPU untuk antisipasi dan perhatikan batas waktu penyelesaian penghitungan suara,jangan sampai penerapan sistem informasi teknologi jadi hambatan
Komisioner KPU menegaskan mereka sudah mengganti KPPS yang terpapar covid-19 sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020.
"Penggunaan hak pilih pada pemilihan gubernur sebesar 82%. Sedangkan pada pemilihan bupati atau wali kota sebesar 83%."
Hasil dari pemantauan KPU, pemilih sadar akan penerapan protokol kesehatan dan Peraturan KPU telah dipahami hingga ke jajaran KPPS.
Secara umum, pemilih cenderung patuh prokes saat menggunakan hak pilihnya pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2020.
Hal tersebut, ujarnya, dikarenakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih.
Bawaslu mengenai seluruh TPS di Indonesia, ada kejadian yang menjadi objek evaluasi. Namun ada pula hal-hal unik terjadi selama pemungutan suara berlangsung.
WARGA Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, batal memilih kepala daerah hari ini.
Bawaslu NTT dan tingkat kabupaten siap mengawasi penerapan protokol kesehatan covid-19 saat pemungutan suara Pilkada serentak 9 Desember 2020.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved